Menpera Bersikukuh, Skema Rumah Subsidi Hanya untuk Rusun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz kembali menyampaikan bahwa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2015 mendatang masih akan disalurkan. Hanya saja, Djan bersikukuh FLPP tidak lagi akan diberikan untuk pembelian rumah tapak, namun hanya akan untuk pembelian satuan rumah susun (rusun).

"Tahun 2015 tetap kita anggarkan FLPP, tapi hanya untuk rumah rusun. Sedangkan, untuk rumah tapak sudah tidak ada," ujar Faridz dalam pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Sabtu (16/8/2014) lalu.

Dia juga menyampaikan bahwa langkah tersebut perlu dilakukan lantaran lahan di Indonesia sudah semakin terbatas. Masyarakat Indonesia perlu didorong untuk tinggal dan terbiasa hidup dalam rusun.

"Lahan di perkotaan semakin sempit, juga lahan pertanian. Kita tak boleh tergantung impor makanan terus, padahal kita negara agraris," ujar Faridz.

"Dulu Perumnas juga pernah membangun rusun di zaman Presiden Soeharto, dan sekarang masih ditempati rusunnya. Tinggal memulai saja untuk membiasakan masyarakat Indonesia tinggal di rusun," tambahnya.

Dia mengakui, mengubah kebiasaan dan pola hidup masyarakat tentu tidak mudah. Karena itu, Menpera berjanji akan memperjuangkan insentif bagi mereka yang mau tinggal di rumah susun. 

"Misalnya, harga listrik, air, gas dan juga Pajak Bumi dan Bangunan menjadi lebih murah," ujarnya.

Sementara itu, pada kesempatan terpisah, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, Sri Hartoyo, mengatakan kepada Kompas.com bahwa sejauh ini peraturan pemberhentian FLPP bagi rumah tapak memang masih berjalan tanpa perubahan. Namun, dia tidak menampik kemungkinan peraturan itu berubah pada kepemimpinan Presiden dan Menpera berikutnya.

"Ya, peraturannya masih begitu. Peraturannya kan belum diubah. Sudahlah, kan masih panjang waktunya," kata Sri.

Sri menambahkan, bahwa langkah pemerintah menyetop FLPP untuk rumah tapak berpotensi menggenjot pasokan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia berharap, dengan diberlakukannya pemberhentian FLPP bagi rumah tapak pasca 31 Maret 2015, pasokan rumah tapak untuk MBR akan meningkat hingga akhir tahun ini.

Adapun sejauh ini penyaluran FLPP sudah mendekati 40 persen.

"Kalau dari target kita, dari 57.000, sudah 40 persen lebih. Kita kan sekarang sudah 25.000-an. Sebetulnya, yang siap di-KPR-kan sudah banyak. Cuma, pembayaran menunggu DIPA-nya. DIPA kita sekarang sedang proses pengesahan untuk segera disalurkan. KPR yang menunggu sudah 20.000-an," tambah Sri.