Seandainya Pemerintah Menegakkan Keadilan....

Kompas.com - 25/06/2014, 13:49 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri, menegaskan, jika pemerintah mampu berlaku adil (fair), masalah perumahan yang masih menyisakan bakclog (angka kekurangan) hingga15 juta unit itu akan teratasi.

"Pemerintah jangan malah memidanakan pengembang. Pemerintah harusnya mendukung pengembang sebagai pelaku industri sektor perumahan," tegas Faisal dalam Seminar Nasional Peningkatan Peran Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan Daya Saing Sektor Properti Melalui Pasar Modal dan REITs, Rabu (25/6/2014).

Pengembang Indonesia, lanjut Faisal, mampu mengentaskan ketimpangan pasokan dan kebutuhan hunian sepanjang pemerintah menegakkan keadilan (fairness).

"Kalau ada fairness, pengembang tidak akan membutuhkan cashflow (arus kas) atau likuiditas yang besar untuk membangun hunian berimbang," kata Faisal.

Pengembang properti, lanjut Faisal, punya hak untuk memperoleh sesuatu yang seharusnya diberikan pemerintah bukan malah mempersulit.

"Apakah benar aturan 1,2,3 itu kemudian diberlakukan hanya berdasarkan harga yang fixed, padahal harga rumah di pasar naik turun (fluktuatif). Pemerintah seharusnya membantu, bukan malah memidanakan pengembang," lanjut Faisal.

Oleh karena itu, tambah dia, pengembang harus lebih aktif melakukan judicial review Undang-undang No 1 tahun 2011 dan UU nomor 20 tahun 2011 mengenai hunian berimbang.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengadukan 191 pengembang dari 57 kelompok usaha ke Kepolisian Republik Indonesia, Rabu (18/6/2014). Terkait pengaduan tersebut Real Estat Indonesia (REI) mengganggap pengaduan tersebut terlihat prematur.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X