Program Capres Minim Target Pembangunan Millenium

Kompas.com - 18/06/2014, 09:36 WIB
Kepala Puslitbang Permukiman Kementerian PU Anita Firmanti berbicara dalam acara bincang-bincang yang dipandu oleh Tina Talisa, Selasa (17/6/2014). Tabita / KOMPAS.comKepala Puslitbang Permukiman Kementerian PU Anita Firmanti berbicara dalam acara bincang-bincang yang dipandu oleh Tina Talisa, Selasa (17/6/2014).
Penulis Tabita Diela
|
EditorHilda B Alexander
BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Bernardus Djonoputro, mengatakan visi kedua pasang capres dan cawapres 2014 tidak menyentuh Target-Target Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) secara spesifik. Padahal, pencapaian target tersebut merupakan ukuran tingkat kesejahteraan kota.

Pernyataan tersebut, dia sampaikan dalam acara bincang-bincang membuka Kolokium Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman (Puskim), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum (PU)  di Bandung, Selasa (17/6/2014).

 
"Dari visi dua capres dan cawapres ada beberapa hal penting yang tidak disinggung. Yang pertama, Millenium Development Goals, tidak secara spesifik ditawarkan. Menurut saya, bagi pemerintah, maupun bagi pemerintah daerah terutama walikota, pencapaian Millenium Goals sebagai sebuah ukuran dari tingkat kesejahteraan kota itu penting sekali. Sebagai warga global diharapkan mampu mencapai target tersebut," ujarnya.
 
Bernardus juga mengatakan, sebenarnya mereka sudah sadar fenomena semakin banyaknya orang tinggal di kota dan juga konversi desa menjadi kota.
 
"Yang lebih penting adalah desa-desa kita semakin menjadi kota. Bukan hanya dari infrastrukturnya, tapi terutama dari tata nilai dan perilaku masyarakat kita di desa semakin menjadi urban. Kalau Eropa, sekarang sudah 70 persen masyarakatnya tinggal di kota, Indonesia pada 2008 sudah melewati 50 persen dan di tahun 2030 kita akan mencapai 60 persen tinggal di perkotaan atau daerah kota," imbuhnya.
 
Fakta ini tentu punya konsekuensi khusus. Semakin banyak penduduk yang tinggal di kota, semakin kota tersebut perlu dirancang lebih baik agar lebih nyaman untuk ditinggali. Sejauh ini, IAP sudah melakukan survey kenyamanan kota. Sayangnya, hasilnya masih tidak memuaskan. Hampir 50 persen orang yang tinggal di kota, merasa tidak nyaman hidup di kotanya.
 
Menurut Bernardus, idealnya kebijakan publik mengarah pada perencanaan kota yang semakin "hijau". Kemudian, kota pun harus semakin pintar. Penemuan dan pengembangan teknologi, juga aplikasinya harus lebih giat. Selain itu, kota-kota pun semakin kompak (compact) dan padat. Terakhir, kota-kota di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, harus semakin kompetitif.
 
"Benang merah dari lima hal ini yaitu seharunya kota-kota kita dirancang dan direncanakan untuk menjadi lebih liveable," ujarnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X