Meroketnya NJOP Berpotensi Mengubah KLB

Kompas.com - 27/01/2014, 19:16 WIB
Kondisi kawasan perkantoran di Kuningan yang masuk ke kawasan bisnis Segitiga Emas (Sudirman-Thamrin-Kuningan) di Jakarta terus dipenuhi gedung-gedung baru, Selasa (29/1/2013). Pasar perkantoran di Jakarta tahun 2014, diprediksi mengalami perlambatan pertumbuhan akibat kontraksi permintaan. KOMPAS/IWAN SETIYAWANKondisi kawasan perkantoran di Kuningan yang masuk ke kawasan bisnis Segitiga Emas (Sudirman-Thamrin-Kuningan) di Jakarta terus dipenuhi gedung-gedung baru, Selasa (29/1/2013). Pasar perkantoran di Jakarta tahun 2014, diprediksi mengalami perlambatan pertumbuhan akibat kontraksi permintaan.
|
EditorHilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com -  Bakal dinaikkannya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas Tanah di DKI Jakarta dalam waktu dekat, diprediksi berpotensi mengubah plot ratio atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Pasalnya, sejumlah pengembang merasa keberatan dengan meroketnya NJOP yang direncanakan meroket hingga 200 persen tahun ini. Jika pun tetap dilakukan, harus disertai kompensasi berupa perubahan KLB. KLB sendiri merupakan angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap luas perpetakan atau luas daerah perencanaan.

National Director Head of Strategic Consulting Jones Lang LaSalle Indonesia, Vivin Harsanto, mengungkapkan, para pengembang yang datang kepadanya untuk melakukan konsultasi, sangat berharap KLB dinaikkan menjadi 6 hingga 9. Bila perlu 10, dari sebelumnya hanya 3 dan 4.

"Kami dapat memahami keberatan pengembang. Pasalnya, harga pasaran tanah di dalam kota Jakarta, terutama pusat bisnis (central business district/CBD) sudah mencapai sekitar Rp 50 juta hingga Rp 100 juta per meter persegi. Tingginya harga pasar tanah ini memaksa pengembang memutar otak ekstra keras bagaimana agar investasi di lahan tidak terlalu memberatkan dan tetap menghasilkan keuntungan. Kendati marginnya menyusut," ungkap Vivin, Kamis (23/1/2014).

KLB 9 tersebut, lanjut Vivin, adalah "KLB pasar" alias yang diminta oleh para pengembang. Untuk saat ini, mengokupasi lahan secara besar-besaran untuk dikonversi menjadi properti merupakan hal mustahil. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya keras menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi 14 persen dari kondisi aktual seluas 9,9 persen. Padahl, dengan total luas ruang 665 kilometer persegi, DKI Jakarta membutuhkan 30 persen luas RTH sesuai UU Tata Ruang.

Sebaliknya, Prinsipal US&P, yang juga pernah menjabat selaku Ketua IAI DKI Jakarta (2009-2012), Her Pramtama, berpendapat, bahwa setiap kebijakan yang terkait dengan intensitas bangunan dengan bangkitan tinggi (akesesibilitas dan transportasi), harus tetap memperhatikan dampak lingkungannya.

"Sebuah proyek yang memiliki KLB tinggi, katakanlah seperti yang diminta pengembang, yakni 9 dan 10, jika tidak disertai kajian yang mendalam, hanya akan membebani lingkungan. Daya dukung menjadi tidak lagi memadai. Pasalnya, banyak kasus KLB tinggi namun justru abai terhadap lingkungan, akibatnya kemacetan di sekitar proyek ber-KLB tinggi tersebut makin menjadi. Selain macet, banjir juga ikut memperparak keadaan," imbuh Her, Senin (27/1/2014).

Proyek properti dengan KLB tinggi, lanjut Her, harus dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang aktifitas dan kebutuhan penghuninya. Katakanlah sebuah gedung perkantoran yang diisi oleh 10.000 orang karyawan, maka pengelola gedung harus menyediakan sejumlah kantin dengan harga makanan terjangkau yang akomodatif dengan pendapatan 80 persen dari jumlah karyawan tersebut.

"Pasalnya, 80 persen dari 10.000 orang karyawan hanya bisa membeli makanan dengan harga terjangkau. Pemprov harus konsisten dengan hal ini. Jika ingin menaikkan NJOP, dan kemudian berdampak pada meningkatnya angka KLB, maka, harus mau melakukan kontrol dan pengendalian terhadap penyediaan fasilitas penunjang. Tak hanya kantin, tempat parkir pun harus tersedia. Sehingga tak ada lagi lapak-lapak kaki lima dan parkir liar di sekitar gedung perkantoran," imbuh Her.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk., Johannes Mardjuki, beranggapan  bahwa kenaikan NJOP seharusnya terjadi tiga atau empat tahun lalu, saat pertumbuhan bisnis dan industri properti tengah melesat. Jika dilakukan sekarang, yang ada hanya akan membuat beban perusahaan membengkak, margin menipis, dan properti tidak terserap maksimal.

"Kenaikan NJOP tanah yang akan dilakukan tahun ini, saat situasi ekonomi dan bisnis sedang tidak kondusif, sangat memberatkan dan memengaruhi margin usaha perseroan secara signifikan," tandas Johannes, Jumat (17/1/2014).

Margin usaha, lanjutnya, menjadi kian tipis karena NJOP akan menjadi beban, bahkan menambah beban perusahaan (cost of land). Jika beban ini dialihkan kepada konsumen berupa kenaikan harga jual properti, maka tidak mungkin. Pasar tidak akan menyerap maksimal.

Oleh karena itu, Johannes berharap, kalaupun dinaikkan, hal itu dilakukan secara bertahap. Selain itu, Pemprov DKI juga harus mengubah atau melonggarkan plot ratio di lahan yang akan mereka kembangkan menjadi enam, dari sebelumnya tiga. Semakin tinggi bangunan, ongkos konstruksinya akan semakin efisien dan murah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sektor Properti di Medan Mulai Bangkit, Penjualan VBL Capai 100 Unit

Sektor Properti di Medan Mulai Bangkit, Penjualan VBL Capai 100 Unit

Perumahan
Implementasi SIMBG, KADIN: Dampaknya Tidak Hanya pada Industri Properti

Implementasi SIMBG, KADIN: Dampaknya Tidak Hanya pada Industri Properti

Berita
Menghitung Manfaat Tol Trans-Sumatera Bagi Provinsi yang Dilintasi

Menghitung Manfaat Tol Trans-Sumatera Bagi Provinsi yang Dilintasi

Berita
Lewat Tol Cisumdawu, Waktu Tempuh Bandung-Bandara Kertajati 1 Jam

Lewat Tol Cisumdawu, Waktu Tempuh Bandung-Bandara Kertajati 1 Jam

Berita
Hindari Omicron, JIS Ditutup Sementara untuk Kunjungan Umum

Hindari Omicron, JIS Ditutup Sementara untuk Kunjungan Umum

Berita
The Okura Residence and Hotel Jakarta Mulai Dibangun, Investasi Rp 2,7 Triliun

The Okura Residence and Hotel Jakarta Mulai Dibangun, Investasi Rp 2,7 Triliun

Kawasan Terpadu
Bidik Rp 650 Miliar, Paramount Lansir Dua Produk Ruko di Gading Serpong

Bidik Rp 650 Miliar, Paramount Lansir Dua Produk Ruko di Gading Serpong

Berita
Membentang di Atas Sungai Brantas, Jembatan Ploso Berdesain Huruf 'Y'

Membentang di Atas Sungai Brantas, Jembatan Ploso Berdesain Huruf "Y"

Konstruksi
194 Tower Rumah Susun Dibangun Sepanjang Tahun 2021

194 Tower Rumah Susun Dibangun Sepanjang Tahun 2021

Konstruksi
Sebentar Lagi Rampung, Ini Sisa Pekerjaan Jakarta International Stadium

Sebentar Lagi Rampung, Ini Sisa Pekerjaan Jakarta International Stadium

Fasilitas
Menteri Basuki Minta Insinyur Indonesia Terlibat Bangun IKN Nusantara

Menteri Basuki Minta Insinyur Indonesia Terlibat Bangun IKN Nusantara

Kawasan Terpadu
Uang Ganti Rugi Lahan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Tembus Rp 5 Triliun

Uang Ganti Rugi Lahan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Tembus Rp 5 Triliun

Berita
Agar Tak Tertipu Pengembang Berkedok Syariah, Ini Cara Menghindarinya

Agar Tak Tertipu Pengembang Berkedok Syariah, Ini Cara Menghindarinya

Hunian
MITJ Gandeng Perusahaan Jepang Kembangkan TOD di Jabodetabek

MITJ Gandeng Perusahaan Jepang Kembangkan TOD di Jabodetabek

Kawasan Terpadu
DPR Minta Kementerian PUPR Gunakan Bahan Baku Lokal untuk Infrastruktur

DPR Minta Kementerian PUPR Gunakan Bahan Baku Lokal untuk Infrastruktur

Konstruksi
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.