Nih... Beberapa "Pekerjaan Rumah" Pemerintah di Sektor Perumahan!

Kompas.com - 17/12/2013, 19:41 WIB
Pemerintah harus segera menemukan cara dalam menyediakan tanah. Pasalnya, kunci rumah murah adalah tanah dengan harga yang juga murah. www.shutterstock.comPemerintah harus segera menemukan cara dalam menyediakan tanah. Pasalnya, kunci rumah murah adalah tanah dengan harga yang juga murah.
Penulis Tabita Diela
|
EditorLatief
TANGERANG, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) versi Munas Pontianak, Eddy Ganefo, mengatakan ada ketidaksinkronan di antara pemangku kepentingan yang berhubungan dengan penyediaan perumahan rakyat, khususnya instansi pemerintah. Ada beberapa "pekerjaan rumah" yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

"Umpamanya Menteri Dalam Negeri harus menginstruksikan ke daerah-daerah agar mempermudah perizinan. Kemudian, Menteri Perumahan Rakyat bersama Menteri Dalam Negeri bersama melakukan program landbanking, termasuk pada DPR. Harus dimulai dari regulasi," ujar Eddy seusai pembukaan Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) APERSI di Tangerang, Selasa (17/12/2013).

Eddy mengakui, hal ini sebenarnya sudah lama digaungkan, namun tetap tidak pernah berjalan. Penyebutan landbanking atau bank tanah sejauh ini digunakan hanya sekedar untuk pencitraan.

Eddy menyebutkan beberapa "pekerjaan rumah" yang harus diselesaikan pemerintah. "Pekerjaan rumah" tersebut adalah pembebasan biaya perizinan, penyediaan cadangan tanah untuk mengontrol harga tanah, serta lebih memfokuskan diri. (Baca: Lagi... "Rapor Merah" untuk Program Rumah Murah!)

"Yang paling penting adalah masalah tanah," ujar Eddy.

Pemerintah harus segera menemukan cara dalam menyediakan tanah. Pasalnya, kunci rumah murah adalah tanah dengan harga yang juga murah. Dari sisi produksi, pengembang merasa sangat terbebani dengan naiknya harga tanah dan material. Jika tidak ada intervensi dari pemerintah, sulit memenuhi pasokan. Sementara, pemerintah bisa mengontrol harga jika memiliki bank tanah.

Terakhir, Eddy juga meminta pemerintah, khususnya berbagai Kementerian Perumahan Rakyat agar lebih fokus. Pasalnya, di tahun mendatang, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) begitu ambisius dengan target penyediaan rumah bersubsidi.

"Bagaimana bisa tercapai (targetnya) jika mereka sendiri tidak fokus?" katanya.

Eddy menggarisbawahi bahwa tidak fokusnya kinerja pemerintah tercermin dari berbagai bagian dalam Kemenpera yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan pasokan rumah bersubsidi, misalnya rumah swadaya dan berbagai bantuan sosial. 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X