Nih... Beberapa "Pekerjaan Rumah" Pemerintah di Sektor Perumahan!

"Umpamanya Menteri Dalam Negeri harus menginstruksikan ke daerah-daerah agar mempermudah perizinan. Kemudian, Menteri Perumahan Rakyat bersama Menteri Dalam Negeri bersama melakukan program landbanking, termasuk pada DPR. Harus dimulai dari regulasi," ujar Eddy seusai pembukaan Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) APERSI di Tangerang, Selasa (17/12/2013).

Eddy mengakui, hal ini sebenarnya sudah lama digaungkan, namun tetap tidak pernah berjalan. Penyebutan landbanking atau bank tanah sejauh ini digunakan hanya sekedar untuk pencitraan.

Eddy menyebutkan beberapa "pekerjaan rumah" yang harus diselesaikan pemerintah. "Pekerjaan rumah" tersebut adalah pembebasan biaya perizinan, penyediaan cadangan tanah untuk mengontrol harga tanah, serta lebih memfokuskan diri. (Baca: Lagi... "Rapor Merah" untuk Program Rumah Murah!)

"Yang paling penting adalah masalah tanah," ujar Eddy.

Pemerintah harus segera menemukan cara dalam menyediakan tanah. Pasalnya, kunci rumah murah adalah tanah dengan harga yang juga murah. Dari sisi produksi, pengembang merasa sangat terbebani dengan naiknya harga tanah dan material. Jika tidak ada intervensi dari pemerintah, sulit memenuhi pasokan. Sementara, pemerintah bisa mengontrol harga jika memiliki bank tanah.

Terakhir, Eddy juga meminta pemerintah, khususnya berbagai Kementerian Perumahan Rakyat agar lebih fokus. Pasalnya, di tahun mendatang, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) begitu ambisius dengan target penyediaan rumah bersubsidi.

"Bagaimana bisa tercapai (targetnya) jika mereka sendiri tidak fokus?" katanya.

Eddy menggarisbawahi bahwa tidak fokusnya kinerja pemerintah tercermin dari berbagai bagian dalam Kemenpera yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan pasokan rumah bersubsidi, misalnya rumah swadaya dan berbagai bantuan sosial.