MS Hidayat: Biaya IMB Rumah Subsidi Harus Rp 0!

Kompas.com - 26/11/2013, 19:01 WIB
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meresmikan perumahan pekerja di daerah Cikampek, Jawa Barat, Selasa (7/5/2013). Dalam acara tersebut, Ketua DPP APERSI Eddy Ganefo sempat mengutarakan bahwa daerah-daerah Karawang, Cikampek, Cirebon, Purwakarta, dan Banten memang diorientasikan untuk pemukiman buruh.  Tabitha/C22Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meresmikan perumahan pekerja di daerah Cikampek, Jawa Barat, Selasa (7/5/2013). Dalam acara tersebut, Ketua DPP APERSI Eddy Ganefo sempat mengutarakan bahwa daerah-daerah Karawang, Cikampek, Cirebon, Purwakarta, dan Banten memang diorientasikan untuk pemukiman buruh.
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk dapat menumbuhkan dan mempertahankan sektor properti Indonesia tetap positif di tengah kondisi kebijakan pengetatan moneter (tight money policy), biaya izin mendirikan bangunan (IMB) rumah subsidi harus dinolrupiahkan (Rp 0).

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengusulkan pemberlakuan nol rupiah pada biaya IMB rumah subsidi tersebut untuk menjaga iklim sektor properti tetap kondusif. Upaya itu juga merupakan insentif bagi pengembang kecil agar tetap mampu memproduksi rumah subsidi. (Baca: Masa Depan Properti Indonesia di Tengah "Tight Money Policy")

"Dalam kondisi tight money policy, perbankan akan me-review seluruh perjanjian kredit yang sudah ditandatangani. Tentu, ini akan berdampak pada pengembang kecil. Sementara itu, pengembang kecil merupakan salah satu benchmark dari sektor properti Indonesia. Mereka memproduksi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan benchmark lainnya adalah properti komersial," tandas Hidayat sesaat setelah menjadi pembicara Musyawarah Nasional Real Estat Indonesia (REI) Ke-14 di Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Sebaliknya, lanjut dia, biaya IMB untuk rumah menengah atas dan apartemen komersial harus ditambah.

"Ada subsidi silang di sini," ujar Hidayat.

Usulan biaya IMB nol rupiah itu perlu dilakukan bersamaan dengan penurunan pajak (tax incentives). Jika kedua usulan ini direalisasikan sebelum Pemilu 2014, maka pertumbuhan sektor properti di Indonesia berpotensi lebih dari 7,05 persen.

Untuk diketahui, pertumbuhan properti Indonesia pada 2000 mencapai 7,8 persen, sedangkan pada 2012 sebesar 12,99 persen.

"Kami berharap tax incentives dan pemberlakuan nol rupiah pada biaya IMB akhir tahun ini mulai diberlakukan," ujar Hidayat.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X