Pengamat: REI Takut dengan Pemerintah!

Kompas.com - 26/11/2013, 18:20 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.
Penulis Tabita Diela
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Menyambut perhelatan akbar Musyawarah Nasional (Munas) XIV Real Estat Indonesia (REI) yang diadakan sejak Minggu (24/11/2013) sampai Rabu (27/11/2013) besok, ada baiknya melihat kembali rekam jejak dan kesan yang ditinggalkan organisasi tersebut selama ini. Pengamat properti Erwin Kallo mengatakan, upaya REI masih jauh dari tujuannya dalam melindungi kepentingan anggota dan masyarakat umum.

Dihubungi KOMPAS.com di Jakarta, Selasa siang, Erwin dengan lantang mengatakan bahwa REI takut dengan pemerintah. Selama ini REI hanya memperjuangkan kepentingan para elitenya.

"Saya pikir pertama adalah, maksud dan tujuan organisasi adalah melindungi kepentingan anggotanya, memberdayakan dan memberikan kontribusi dari masyarakat. Kalau berpatokan dari hal itu, REI masih jauh. REI belum bisa melindungi anggotanya dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. REI semata-mata hanya memperjuangkan kepentingan elitenya," ujar Erwin.

Erwin merujuk pada regulasi pemerintah yang selama ini dianggap merugikan pengembang, khususnya anggota REI. Menurut Erwin, belum ada langkah konkrit REI untuk melindungi anggotanya sendiri. Regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 mengenai Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Padahal, peraturan tersebut jelas merugikan.

"REI pada masa kepemimpinan Teguh Satria ditipu oleh Joyo Winoto, tidak bisa apa-apa. Jangan jadi penakut begitu," ujarnya.

"Dalam PP 11, Joyo bilang aturan tersebut bukan untuk anggota REI, tapi sampai sekarang masih berlangsung," tambahnya.

Seperti diketahui, Joyo Winoto adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) periode 2006-2012. Periode berganti, posisinya kemudian digantikan oleh Hendarman Supandji.

Selain itu, Erwin juga menggarisbawahi ketidakmampuan REI menertibkan anggotanya yang dianggap merugikan masyarakat.

"Bagi masyarakat luas, REI tidak bisa menertibkan anggotanya yang merugikan masyarakat. Bangun (properti) terlambat, lalu kabur. REI tidak bisa apa-apa," imbuhnya.

"Saya tidak bisa melihat kontribusi REI kepada anggotanya dan masyarakat. Maksud dan tujuannya melindungi, memberdayakan anggotanya dan melindungi masyarakat. Elite-elite REI saja yang mendapat priviledge dari pemerintah supaya melindungi proyek masing-masing," ujar Erwin.

Hal ini, menurut Erwin, terjadi karena para elite REI tidak ingin dipersulit, khususnya menyangkut perizinan proyek mereka. Erwin mengaku mendengar sendiri salah satu elit organisasi ini mengungkapkan sendiri kekhawatiran perizinannya dipersulit. Jika berlanjut seperti ini, menurut Erwin rasanya masyarakat jangan dulu banyak berharap terhadap REI.

Ditanya pandangannya pada kepengurusan REI mendatang, Erwin mengaku tidak bisa berharap banyak. Menurutnya, banyak elite REI yang penakut dan masih mementingkan proyek pribadi.

"Saya hanya mengatakan elite, saya tidak tunjuk nama. Kalau takut dengan BPN, apa gunanya organisasi. Organisasi harusnya punya bargaining point dengan pemerintah. Zamannya Pak Akbar Tandjung REI sangat signifikan, minimal dalam hal regulasi, harus memberikan warna. Kini, banyak aturan tidak relevan, tapi REI tidak ngapa-ngapain. Jangan terlalu over ekspektasi dengan REI, siapa pun yang jadi ketuanya," kata Erwin.

"Ungkapan ini bukan membenci REI. Tapi, tidak bisa begini organisasi. Artinya, sekarang REI tidak lagi ditakuti pemerintah. Pemerintah sudah test case lewat Ketua BPN," tandasnya.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X