Jakarta Belum Pantas Menyandang Predikat "Kota untuk Semua"
Menurut Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Amwazi Idrus, Jakarta belum memberikan kesempatan bagi penduduknya untuk memiliki hak dan kewajiban yang sama.
"Melihat Jakarta sekarang, terkendala transportasi. Mobilitas menjadi sulit. Macet dan minim transportasi publik yang nyaman dan memadai. Orang miskin sulit untuk akses ke tempat-tempat bekerja dari rumahnya. Permukiman tidak laik huni. Kalaupun ada, tidak memadai. Jadi, harusnya kota menyediakan hunian yang dekat dengan tempat mereka bekerja," ujar Amwazi saat acara puncak Peringatan Hari Habitat Dunia di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta, bertema "Kota untuk Semua", pekan lalu.
Meski belum menjadi kota yang mampu memenuhi hak semua penduduknya dan belum juga mampu menjadi kota terbaik di Indonesia, Amwazi masih memandang Kota Jakarta sebagai daerah khusus. Sudah ada langkah yang dilakukan pengelolanya, di antaranya bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) membangun rumah susun sewa di Jatinegara, tepatnya di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, Jakarta juga tengah berbenah diri menertibkan PKL, memperbaiki trotoar, dan membersihkan sungai.
Deputi Gubernur Tata Ruang DKI Jakarta Sarwon Handayani mengakui, Jakarta memang kota yang terus tumbuh secara dinamis dan tak pernah selesai. Lahan Jakarta terbatas sehingga daya dukung tak mampu menampung jutaan penduduknya. Pada siang hari, penduduk Jakarta bahkan mencapai 12 juta orang. Pertumbuhannya tidak teratur karena sudah tumbuh sejak zaman sebelum kemerdekaan.
"Beberapa tempat mengalami penurunan kualitas lingkungan sehingga kami terpaksa harus merevitalisasi. Tentu saja, kami harus bekerja berdasarkan prioritas. Ada sembilan prioritas yang akan kami kerjakan untuk menuju Jakarta sebagai metropolitan yang laik huni dan untuk semua kalangan. Yang teratas adalah pengembangan sistem transportasi, penanggulangan banjir, genangan dan rob serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman kota," papar Sarwo kepada Kompas.com, Jumat (25/10/2013).
Khusus mengenai masalah perbaikan lingkungan permukiman, lanjut Sarwo, pihaknya memang menjalin kerja sama dengan beberapa institusi. Salah satunya dengan Kemen-PU.
"Kami menyediakan lahan, mereka yang membangun. Kami mengembangkan rusunawa. Sudah ada beberapa proyek percontohan yang terbangun. Itu bisa diakses oleh kalangan masyarakat berpendapatan marjinal dengan mudah dan murah. Jadi, kalau dikatakan bukan untuk semua kalangan, tidak tepat juga karena kami masih terus membangun," imbuhnya.
Amwazi menekankan, pihaknya membantu Jakarta membuatkan rusunawa di tepi Sungai Ciwilung, tepatnya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur.
"Posisi Kemen-PU sebagai pembina dan membantu merealisasikan pembangunan melalui bantuan dana. Pemerintah DKI Jakarta harus punya konsep. Area-area kumuh itu akan dijadikan apa, harus ditata, dan orang-orangnya direlokasi," terangnya.
Tidak hanya dengan Jakarta, pilot project rusunawa juga akan dibangun di lima kota, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
