Berbagai "Fenomena" Menjadi Bayang-bayang Pembangunan Kota

Kompas.com - 24/10/2013, 14:45 WIB
Berdasarkan data BPS, separuh dari 240 juta penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Jika diproyeksikan, pada 2025 nanti 68 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Tabitha/C22Berdasarkan data BPS, separuh dari 240 juta penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Jika diproyeksikan, pada 2025 nanti 68 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.
Penulis Tabita Diela
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UN Habitat telah menetapkan bahwa setiap Senin pertama di bulan Oktober, dunia merayakan Hari Habitat Dunia (HHD). Berbagai negara, termasuk Indonesia, merayakan peringatan tersebut dengan gegap gempita.

Namun, puncak acara HHD nasional yang tahun ini diadakan di Jakarta Convention Center menyisakan tugas bagi Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan seluruh instansi terkait, termasuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Puncak acara peringan HHD diadakan mulai hari ini (24/10/2013) hingga Minggu (27/10/2013) mendatang.

Pada pembukaan acara bertajuk "Kota untuk Semua" tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan perlunya meningkatkan kepedulian terhadap berbagai fenomena mutakhir pembangunan perkotaan. Sebelum membahas berbagai fenomena tersebut, lanjut Djoko, penting untuk menyamakan "frekuensi" mengenai definisi "Kota untuk Semua" yang dimaksud oleh Kementerian PU.

"Fenomena pertama dan mutakhir pembangunan perkotaan adalah urbanisasi yang semakin meningkat," ujar Djoko. 

Dalam sambutannya, Djoko juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data BPS, separuh dari 240 juta penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Jika diproyeksikan, pada 2025 nanti 68 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Hal tersebut, lanjut dia, wajar mengingat kota merupakan pusat penyedia lapangan kerja, pendidikan, dan penyedia fasilitas publik.

Namun, hal tersebut juga perlu disingkapi dengan cara menyediakan sarana dan prasarana memadai. Selain itu, penting juga melakukan upaya efektif menyeimbangkan pembangunan perkotaan dengan pedesaan.

"Fenomena berikutnya adalah pertumbuhan perekonomina yang semakin meningkat pesat di perkotaan," imbuh Djoko.

Menurutnya, GDP perkotaan di Indonesia menyumbang hingga 74 persen GDP nasional. Seharusnya, fenomena ini dimanfaatkan untuk menciptakan perekonomian kota yang berkeadilan dengan mengurangi ketimpangan perekonomian masyarakat.

"Fenomena lainnya adalah degradasi kualitas lingkungan pemukiman perkotaan, antara lain karena tekanan jumlah kepadatan penduduk perkotaan yang semakin meningkat, sedangkan luas lahan yang terbatas." terang Djoko.

Djoko merasa program "Kota untuk Semua" diarahkan agar mampu meningkatkan kualitas hidup permukiman bagi semua lapisan masyarakat.

Sementara pada kesempatan terpisah, Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Amwazi Idrus kepada KOMPAS.com mengungkapkan bahwa kota untuk semua itu pengertiannya adalah kota itu milik semua.

"Artinya, semua orang mempunyai hak dan mempunyai kewajiban sama. Tidak ada kota di Indonesia yang sudah menjadi kota untuk semua. Tapi ada yang bagus, seperti Surabaya. Dia (Surabaya) kan sudah menyiapkan pedestrian. Artinya, kita bisa berjalan dengan aman. Hak saya sebagai pejalan kaki dihormati. Jadi, kota untuk semua, difabel, perempuan, orang miskin, semua punya hak yang sama untuk dilayani di tempat itu," kata Idrus.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X