Depok Tersandera Status Kota

Kompas.com - 21/09/2013, 11:43 WIB
Depok terputus koneksinya dengan lingkungan, potensi dan sumber dayanya. depokinteraktifDepok terputus koneksinya dengan lingkungan, potensi dan sumber dayanya.
|
EditorHilda B Alexander
DEPOK, KOMPAS.com — Masalah mendasar yang dialami Kota Depok sejatinya sudah berlangsung saat terjadi transformasi status kota dari sekelas kecamatan, administratif, hingga kotamadya. Depok dirancang hanya sebagai kawasan penyangga dan "antara" yang menghubungan Jakarta dan Bogor, Jawa Barat.

Oleh karena itu, segala hal yang terkait dengan ekologi kota, tak dapat diakomodasi oleh Depok yang klasifikasi dan kapasitasnya hanya sebatas kota kecamatan. Wajar bila kemudian Depok gagap dalam menghadapi pesatnya perkembangan zaman yang dipicu oleh migrasi urban, kebutuhan hunian, kemacetan, sampah, limbah, dan lain sebagainya.

Demikian disampaikan Pengamat Lingkungan yang juga Staf Pengajar Tata Ruang Departemen Geografi, Fakultas MIPA, Universitas Indonesia, Tarsoen Wiryono kepada Kompas.com, Jumat (20/9/3013).

Menurutnya, sebelum berubah status menjadi Kota Administratif pada 1982, Depok hanyalah Kota Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor. Jumlah penduduk masih di bawah 100.000 jiwa dengan densitas rendah.

"Seiring dengan dinamika zaman, Depok pun mengalami perubahan. Populasi bertambah, kebutuhan hunian dan fasilitas penunjang pun membengkak. Dilihat dari sisi densitas populasi, Depok memenuhi kriteria untuk naik tingkat menjadi Kota Administratif. Dan keputusan tersebut ditetapkan pada tahun 1999," papar Tarsoen.

Dalam tahap penetapan status Kota Administratif, Depok mendapat suplai wilayah dari Bogor dan Jakarta. Maka kemudian masuklah wilayah-wilayah Cinere, Sawangan, Tapos, Bojongsari, dan lain-lain. Hanya, dengan penduduk 1,2 juta pada saat itu, Depok mulai terengah-engah. Apalagi sekarang dengan 1.898.576 jiwa dan densitas pada angka 9.479 jiwa per kilometer persegi menyesaki kota ini. Apa yang bisa diperbuat Depok?

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun terbatas, tahun 2012 hanya sebesar Rp 379,7 miliar. Padahal, banyak industri (pabrik-pabrik) yang beroperasi di wilayah Depok. Namun, industri-industri tersebut justru sejak lama diplot masuk ke pusat (Jakarta). Walhasil, imbuh Tarsoen, kota ini sebetulnya kaya, tetapi uangnya lari ke pusat.

Galib jika pada akhirnya, pembangunan infrastruktur strategis seperti akses tol Cinere-Jagorawi (Cijago), Depok-Antasari (Desari), Cimanggis-Nagrak (Cina), serta Cimanggis-Cibitung (Cici) masih mengandalkan dana APBN.

"Depok hanya kebagian 'membereskan' masalah-masalah yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi pusat. Seperti masalah pencemaran, polusi, limbah, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Semua ini merupakan tanggung jawab Depok," tandas Tarsoen.

Padahal, dengan keterbatasan ini, Pemerintah Kota Depok mestinya melihatnya sebuah peluang. Semua hal yang dapat memberikan dampak pada Depok, mereka harus ikut andil. Selain itu, mereka juga harus segera membuat penetapan zonasi atau kavling-kavling khusus melalui Tata Ruang yang komprehensif dan akomodatif dengan seimbang baik untuk kepentingan bisnis maupun masyarakat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X