Angka Kekurangan Rumah Terus Membengkak

Kompas.com - 11/09/2013, 16:55 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Deklarator Koalisi Perumahan Rakyat ( KPR) yang juga Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI), Muhammad Joni, mengatakan bahwa membangun rumah MBR adalah tugas pemerintah pusat dan daerah. Tugas itu bukan tugas pengembang perumahan.

"Aneh jika melihat kenyataan bahwa seolah-olah penanggungjawab masalah perumahan adalah swasta, sementara konstitusi menyebut hak bermukim adalah state obligation yang menjaminnya adalah pemerintah," ujar Joni pada deklarasi Koalisi Perumahan Rakyat (KPR) di Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Koalisi Perumahan Rakyat (KPR) merupakan gabungan berbagai institusi ang prihatin atas meningkatnya angka backlog (kekurangan rumah) bagi masyarakat setiap tahunnya. Untuk itu, Joni menambahkan, patut dipertanyakan jika ada pemerintah dan konstitusi namun angka backlog terus meningkat.

Sekadar informasi, pada 2004 angka backlog mencapai 5,8 juta unit, pada 2011 backlog sudah mencapai 13,6 juta unit, dan pada 2013 sudah menembus 15 juta unit. Angka ini diprediksi bisa terus membengkak jika pemerintah tidak berusaha memperbaiki sistem perumahan rakyat.

Setiap tahun, permintaan rumah mencapai 900.000 unit. Sedangkan kemampuan membangun perumahan setiap tahun hanya 200.000 unit. Jadi, setiap tahun backlog meningkat 700.000 unit.

Joni menyebut, pemerintah tak khawatir melihat angka tersebut. Padahal, jika melihat angka backlog dan kemampuan membangun rumah, maka masalah backlog baru bisa diselesaikan selama satu generasi.

Sementara itu, Ali Tranghanda, deklarator KPR yang juga Direktur Indonesia Property Watch (IPW) merekomendasikan solusi kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem perumahan ini.

Pertama, Ali menilai, pemerintah harus punya blue print dan roadmap pembangunan perumahan rakyat yang saat ini belum dimiliki pemerintah. Kedua, pemerintah harus memiliki bank tanah. Fungsinya, agar di atas tanah tersebut dibangun perumahan MBR yang harga tidak terpengaruh harga pasar. Ketiga, konsep Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang saat ini baru sebatas wacana karena Undang-Undang (UU) ini masih dibahas di DPR.

"Jika tiga solusi ini dijalankan setidaknya angka backlog bisa sedikit ditekan," kata Ali.

(Fahriyadi)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Kontan
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X