Koalisi Perumahan Rakyat Tuntut Kemenpera Serius Urus Perumahan Rakyat

Kompas.com - 10/09/2013, 19:16 WIB
Penulis Tabita Diela
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perumahan Rakyat menyatakan sikap tegasnya terhadap upaya Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Republik Indonesia selama ini melalui deklarasi yang diresmikan di Jakarta, Selasa (10/9/2013). Koalisi tersebut terdiri dari lembaga independen nasional dan akademisi yang akan terus menggugat dan mendorong kinerja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia, untuk menyediakan perumahan rakyat.

Acara pembentukan dan pernyataan sikap Koalisi Perumahan Rakyat tersebut dihadiri oleh Ketua Housing Urban Development (HUD) Institute Institute Zulfi Syarif Koto, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI) Muhammad Joni, serta staf pengajar Universitas Indonesia Andrinof Chaniago. Para tokoh yang hadir tersebut juga berlaku sebagai pembicara.

"Sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum sejahtera," kata Zulfi Syarif Koto.

"Seluruh rakyat Indonesia yang bermukim di Indonesia, itu dijamin hak bermukimnya. Artinya, semua rakyat, semua orang menengah ke atas maupun menengah ke bawah dijamin hak bermukimnya," tegas Zulfi.

Dia menekankan, hak bermukim tidak selalu harus membeli, namun juga menyewa. Pemerintah wajib bertanggung jawab, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sayangnya, timpal Ali Tranghanda, Kemenpera belum bekerja dengan maksimal. Dia mencatat, beberapa program Kemenpera tidak berjalan dengan baik, bahkan tersendat. Beberapa hal tersebut antara lain tersendatnya program seribu menara rusunami sejak 2007 lalu, ketidakjelasan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), belum adanya perhatian khusus pada penyediaan hunian berimbang dan rumah susun, ketidakefektifan dana PSU, serta hasil penilaian BPK terhadap Kemenpera berupa Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Untuk itulah, Ali menambahkan, Koalisi Perumahan Rakyat menuntut beberapa poin pada Kemenpera. Pertama, koalisi tersebut menuntut penyiapan grand design serta penataan road map mengenai perumahan nasional. Kedua, koalisi tersebut menuntut adanya pembentukan bank tanah, penyediaan sumber pembiayaan murah, dan penerapan konsep hunian berimbang dalam rangka penyediaan rumah bagi MBR.

Poin ketiga, Koalisi Perumahan Rakyat menuntut adanya perubahan pola pikir pemerintah bahwa public housing dan commercial housing berbeda. Koalisi ini juga menuntut beberapa hal lain, yaitu penyiapan UU pembenahan regulasi, menata keberadaan Kemenpera sebagai penyedia perumahan rakyat, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan perumahan, memastikan pembangunan rusunawa, stimulan rumah swadaya, FLPP, dan PSU lebih tetap sasaran, memastikan hak seluruh warga Indonesia memiliki rumah terpenuhi, dan menjadikan pembangunan perumahan sebagai upaya bersama seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.