Kompas.com - 10/09/2013, 13:02 WIB
Jika harganya benar-benar murah, maka rumah ini tentu sangat ideal. Nah, bagaimana jika sebaliknya? FIKRIA HIDAYAT/KOMPAS.comJika harganya benar-benar murah, maka rumah ini tentu sangat ideal. Nah, bagaimana jika sebaliknya?
Penulis Latief
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerhati properti dari Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, menyayangkan peran Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) lebih banyak bersifat mikro. Untuk urusan penyediaan perumahan rakyat dengan skema KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), Kemenpera lebih banyak sibuk mengurusi pameran-pameran rumah bersubsidi tersebut.

"Ke mana saja tim ahli Kemenpera untuk dapat membuat kebijakan perumahan yang pro-rakyat? Tanpa mengurangi niat baik pemerintah menyosialisasikan FLPP; tetapi prinsipnya adalah, sebagai pemangku kebijakan publik, seharusnya pemerintah (Kemenpera) bertindak sebagai regulator, bukan sebagai penyelenggara pameran. Tak ada urgensinya Kemenpera sebagai penyelenggara pameran atau event organizer," ujar Ali dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Ali mencatat, sejak penggantian Menteri Perumahan Rakyat dari Suharso Monoarfa ke Djan Faridz, relatif tidak ada kebijakan masuk akal dan seharusnya dijalankan oleh Kemenpera. Alih-alih malah menghentikan penyaluran FLPP pada akhir 2011 lalu, sampai saat ini pemerintah seakan tidak mengindahkan apa yang terjadi di masyarakat dan cenderung tidak mengerti bagaimana harus melakukan atau membuat kebijakan pro-rakyat dan pro-pasar.

"Mungkin ada benarnya bila banyak pihak yang mengatakan bahwa pemerintah kita saat ini merupakan pemerintah autopilot, termasuk masalah perumahan rakyat. Ada atau tidaknya Kementerian Perumahan Rakyat saat ini ternyata tidak ada pengaruhnya," kata Ali.

Dia menambahkan, sangat tidak efektif bila Kemenpera berjalan tanpa arah dan tujuan jelas. Terlebih lagi, sejak dulu Indonesia tidak punya blue print perumahan rakyat dan tetap berjalan tanpa arah. Beberapa hal yang tidak berjalan dengan baik dan tanpa arah itu antara lain:

- Program 1.000 menara setelah 6 tahun berjalan sejak 2007 sampai saat ini tidak ada perubahan atau penyempurnaan. Program ini dibiarkan menjadi permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Banyaknya peraturan dan batasan yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah Menpera saat ini tidak dilakukan.

- Konsep FLPP yang seharusnya menjadi dana yang terus tumbuh untuk penyediaan dana rumah rakyat ternyata tidak dilanjutkan sebagaimana konsepnya terdahulu sehingga pelaksanaan FLPP menjadi tidak jelas.

- Penyaluran FLPP yang sarat dengan kepentingan pihak perbankan.

- Janji Menpera Djan Faridz sejak awal 2012 untuk membebaskan biaya perizinan, PAM, dan PLN sampai saat ini tidak pernah terlaksana.

- Kerja sama untuk penyediaan tanah dengan beberapa pemda hanya produk MoU dan tidak ada realisasi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.