Stok Rumah Murah Aman, Tinggal Tunggu "Aba-aba" Pemerintah...

Kompas.com - 06/09/2013, 13:51 WIB
Ilustrasi: Tahun ini Apersi DPD DKI Jakarta sudah menyediakan pasokan apartemen bersubsidi sebanyak 2.000 unit. Pada semester pertama 2013, apartemen bersubsidi yang berada di kawasan Lenteng Agung, Pancoran, dan Cakung sudah terserap 1.000 unit. Ilustrasi: Tahun ini Apersi DPD DKI Jakarta sudah menyediakan pasokan apartemen bersubsidi sebanyak 2.000 unit. Pada semester pertama 2013, apartemen bersubsidi yang berada di kawasan Lenteng Agung, Pancoran, dan Cakung sudah terserap 1.000 unit.
Penulis Latief
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesi DKI Jakarta (DPD Apersi DKI Jakarta) akan menyiapkan 5.000 unit apartemen bersubsidi untuk 2014 mendatang, sementara untuk rumah sederhana sehat (RSH) sebanyak 20.000 unit dengan harga di bawah Rp 95 juta.

"Sebarannya di Jabodetabek, mulai dari Karwang," kata Ketua DPD Apersi DKI Jakarta Ari, Kamis (5/9/2013) malam tadi di Jakarta.

Ari mengatakan, tahun ini Apersi DPD DKI Jakarta sudah menyediakan pasokan apartemen bersubsidi sebanyak 2.000 unit. Pada semester pertama 2013, apartemen bersubsidi yang berada di kawasan Lenteng Agung, Pancoran, dan Cakung sudah terserap 1.000 unit.

"Sejauh ini sudah terserap setengahnya," ujar Ari.

Sebelumnya, Anton R Santoso, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) versi Munas Sahid Jakarta di Jakarta, Kamis (5/9/2013), memberi saran terkait hal ini.

Anton mengatakan, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sebaiknya berhati-hati menaikkan harga rumah bersubsidi dengan skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Ia meminta, rencana kenaikan itu tidak dilakukan seketika, tetapi harus memerhatikan kondisi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai pasar rumah bersubsidi.

"Ini keputusan yang strategis, jadi perlu berhati-hati. Kalaupun harus dilakukan, jangan sampai rumah subsidi malah tidak terserap oleh MBR sebagai pasarnya lantaran tidak bisa bayar uang muka atau cicilannya," kata Anton seraya menambahkan, kalau akhirnya jadi, maka kenaikan 8 persen sampai 10 persen masih bisa ditoleransi. Dengan catatan, insentif turut dipikirkan, seperti subsidi uang muka.

Anton menambahkan, upaya kenaikan sebaiknya dibarengi dengan subsidi uang muka, atau bisa juga uang muka tidak diperlukan lagi untuk KPR FLPP.

"Stok rumah bukan tidak ada. Namun, teman-teman (pengembang) menunggu kepastian dari pemerintah soal kenaikan harga," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X