106 Pengembang Sulsel Gulung Tikar

Kompas.com - 10/07/2013, 14:48 WIB
Harga lahan di pusat kota Makassar sudah mencapai Rp 20 juta per meter persegi. KOMPAS.com/Hendra Cipto Harga lahan di pusat kota Makassar sudah mencapai Rp 20 juta per meter persegi.
|
EditorHilda B Alexander

MAKASSAR, KOMPAS.com-
Memasuki paruh kedua 2013, hanya 150 pengembang yang masih beroperasi dari 256 pengembang dalam keanggotaan DPD REI Sulawesi Selatan. Sejumlah 106 lainnya, gulung tikar.

Sekretaris DPD REI Sulawesi Selatan, Muhammad Arief Mone mengungkapkan hal tersebut terkait pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala tiap semesetr. Sebagian besar dari 106 pengembang tersebut "menyerah" karena rapuhnya struktur finansial sehingga tidak mampu berproduksi. Sementara sebagian lainnya diambil alih untuk kemudian dilebur menjadi perusahaan baru.

"Opsi terakhir menjadi fenomena yang terjadi dalam dua tahun belakangan. Pemilik baru merupakan investor yang tidak memiliki latar belakang properti. Mereka hanya mempunyai dana yang ingin diinvestasikan di sektor properti," papar Arief kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2013).

Selain struktur finansial lemah, bertumbangannya 106 pengembang tersebut, menurut Arief, terjadi karena beberapa faktor. Pertama, persaingan bisnis properti sangat ketat. Pasar Sulawesi Selatan, khususnya Makassar dan Mamminasata serta Barongbong, tidak hanya diramaikan oleh pemain lokal, juga pengembang Nasional.

Kedua, pertumbuhan harga lahan lebih pesat dibanding nilai jual rumah. Di pusat kota Makassar, khususnya ruas Jl Jend Sudirman, saat ini sudah berada pada angka Rp 20 juta per meter persegi. Sementara di kawasan pinggiran seperti Hertasning, mencapai Rp 1,5 juta hingga Rp 3 juta meter persegi. Bergeser ke Barongbong, harga lahan berangsur naik menjadi Rp 150.000-Rp 200.000 per meter persegi dari sebelumnya hanya Rp 75.000 per meter persegi.

"Mereka tidak memiliki cukup dana untuk membebaskan lahan dengan harga yang semakin melambung," tambah Arief.

Faktor ketiga, regulasi yang menghambat, terutama regulasi di bidang pertanahan yang tak jua direformasi. Terakhir, masalah perpajakan. Pengembang dikenakan 20 persen pajak yang dinilai sangat memberatkan. Komponen pajak ini mencakup BPHTB sebesar 5 persen, PPH sebesar 5 persen dan PPN 10 persen.

Kendati sangat signifikan jumlah perusahaan pengembang yang tutup lapak, lanjut Arief, namun kemunculan pengembang baru pun tidak bisa dicegah. Pengembang-pengembang baru ini lebih banyak menggarap sektor perhotelan ketimbang perumahan. Kalau pun ada, mereka memilih mengembangkan klaster-klaster mungil dengan luas lahan 1 sampai 2 hektar.

"Sektor perhotelan memang menjadi primadona, khususnya di Makassar dalam tiga tahun terakhir. Hingga akhir 2013 ini, akan terdapat 104 hotel yang beroperasi. Sebagian besar di antaranya milik investor yang bisnis intinya di luar sektor properti," tandas Arief.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X