Ulah Spekulan, Harga Tanah Semakin "Wah"....

Kompas.com - 05/07/2013, 22:35 WIB

Perumahan baru di tengah areal persawahan di Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat, Jumat (20/7/2012). Pengembangan kawasan industri dan perumahan berpengaruh terhadap pengurangan lahan pangan dan kondisi masyarakat.   
 Kompas/Agus Susanto (AGS) Perumahan baru di tengah areal persawahan di Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat, Jumat (20/7/2012). Pengembangan kawasan industri dan perumahan berpengaruh terhadap pengurangan lahan pangan dan kondisi masyarakat.
Penulis Latief
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini semakin banyak daerah mengalami kenaikan harga jual tanah yang semakin tinggi. Di Tangerang dan Tangerang Selatan, misalnya, ada kawasan yang harga tanahnya lebih dari Rp 6 juta per meter persegi. Bahkan, harga tanah di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) bisa mencapai hingga sekitar Rp 12 juta per meter persegi.

"Melonjaknya harga tanah ini adalah akibat aksi para spekulan," ujar Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Pangihutan Marpaung dalam diskusi "Menjaga Daya Beli dan Pasokan Rumah Bersubsidi di tengah Dampak Kenaikan Harga BBM" di Jakarta, Jumat (5/7/2013).

Dia mengatakan, hal inilah yang menjadi salah satu faktor pasokan rumah subsidi masih belum memadai, terutama di wilayah sekitar Jakarta. Sebetulnya, lanjut Pangihutan, kesulitan mendapatkan lahan murah untuk hunian bersubsidi dapat diatasi, jika Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) punya inisiatif bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak awal. Pasalnya, banyak BUMN memiliki aset lahan yang belum dikembangkan.

Pangihutan mengatakan hingga saat ini beberapa BUMN seperti Pertamina dan PLN sudah mempersiapkan lokasi-lokasi bagi pendirian rumah susun sederhana milik (rusunami) bersubsidi. Selain itu, ada juga bantuan penyediaan lahan dari Bulog, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

"Pertamina menawarkan tujuh lokasi di Jabodetabek, dan PLN lima sampai enam lokasi di kawasan yang sama," buka Pangihutan.

Tanah milik PLN di kawasan Karet, Jakarta Selatan, saat ini dalam proses skematik desain. Mereka  tinggal menunggu kebijakan perubahan Koefisien Luas Bangunan (KLB) yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai informasi, Peraturan Gubernur atas KLB yang berlaku  di DKI Jakarta sebesar 2,5 meter. Sementara, Kemenpera menginginkan pengembalian KLB menjadi 6  meter, plus persetujuan agar gedung dapat memiliki area komersial pada lantai pertama hingga ketiga.

Selain upaya-upaya tersebut, kini Kemenpera juga tengah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). RUU Tapera belum disahkan karena masih ada ganjalan berupa badan hukum yang mengelola Tapera, besaran iuran (2,5 persen) dan sifat iuran (wajib atau sukarela).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X