Kompas.com - 05/07/2013, 21:35 WIB
BUMN seperti PLN memiliki aset lahan luas di seluruh Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk membangun hunian bersubsidi. www.skyscrapercity.comBUMN seperti PLN memiliki aset lahan luas di seluruh Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk membangun hunian bersubsidi.
Penulis Tabita Diela
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com- Kesulitan mendapatkan lahan murah untuk hunian bersubsidi sebetulnya dapat diatasi, jika Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) punya inisiatif bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak awal. Pasalnya, banyak BUMN memiliki aset lahan yang belum dikembangkan.

Untuk itu, upaya Kemenpera melakukan inisiasi kerja sama dengan beberapa BUMN, saat ini, patut diapresiasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam acara bincang-bincang bersama wartawan di Jakarta, Jumat (5/7/2013) siang, Deputi Bidang Hunian Formal Kemenpera Pangihutan Marpaung mengatakan hingga saat ini, beberapa BUMN seperti Pertamina dan PLN sudah mempersiapkan lokasi-lokasi bagi pendirian rumah susun sederhana milik (rusunami) bersubsidi. Selain itu, ada juga bantuan penyediaan lahan dari Bulog, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

"Pertamina menawarkan tujuh lokasi di Jabodetabek, dan PLN lima sampai enam lokasi di kawasan yang sama," buka Pangihutan.

Tanah milik PLN di kawasan Karet, Jakarta Selatan, saat ini dalam proses skematik desain. Mereka  tinggal menunggu kebijakan perubahan Koefisien Luas Bangunan (KLB) yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai informasi, Peraturan Gubernur atas KLB yang berlaku  di DKI Jakarta sebesar 2,5 meter. Sementara, Kemenpera menginginkan pengembalian KLB menjadi 6  meter, plus persetujuan agar gedung dapat memiliki area komersial pada lantai pertama hingga ketiga.

Selain upaya-upaya tersebut, kini Kemenpera juga tengah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). RUU Tapera belum disahkan karena masih ada ganjalan berupa badan hukum yang mengelola Tapera, besaran iuran (2,5 persen) dan sifat iuran (wajib atau sukarela).

Adapun mengenai kinerja, Kemenpera tahun ini menargetkan penyelesaian menargetnya PP Rusun dan Perubahan Kawasan dan Permukiman, Badan Pelaksana Rusun, Permen soal PPJB, P3SRS, dan Rusunawa.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.