Mutlak... Pemerintah Harus Punya Bank Tanah!

Kompas.com - 14/06/2013, 16:14 WIB
Dengan adanya regulasi bank tanah, maka pemerintah pusat dan daerah berani membeli tanah di suatu kawasan yang cukup luas. shutterstock.comDengan adanya regulasi bank tanah, maka pemerintah pusat dan daerah berani membeli tanah di suatu kawasan yang cukup luas.
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Mengantisipasi melonjaknya harga tanah dan rumah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mendesak pemerintah membuat peraturan yang bisa memayungi pemerintah pusat dan daerah dalam membuat bank tanah (land banking). Desakan untuk mewujudkan bank tanah semakin menguat.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum Apersi Eddy Ganefo kepada Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden, Kamis (13/6/2013). Menurut Eddy, sudah lama Apersi meminta pemerintah untuk membuat peraturan yang bisa memayungi lahirnya bank tanah. Tujuannya, agar harga-harga rumah bisa dikendalikan sehingga orang miskin bisa memiliki rumah (Baca: Kunci Masalahnya Cuma Satu, Bank Tanah!).

"Kami mohon kepada bapak Wakil Presiden agar bisa mendukung lahirnya regulasi untuk stabilisasi harga tanah dengan lahirnya bank tanah. Dengan adanya regulasi itu, maka harga tanah di sekitar bank tanah tidak akan naik terlalu tinggi," ujar Eddy kepada Wapres.

Menurut Eddy, sudah lama Apersi "meneriakkan" adanya regulasi untuk memayungi lahirnya bank tanah. Sebab, bank tanah bisa menjadi stabilisator dari harga tanah. Ujung-ujungnya, harga rumah bisa stabil dan tidak sepenuhya dikuasai pasar. Namun, kata Eddy, hingga kini usulan itu masih belum ditanggapi pemerintah.

Eddy menjelaskan, dengan adanya regulasi bank tanah, maka pemerintah pusat dan daerah berani membeli tanah di suatu kawasan yang cukup luas. Selanjutnya, tiga atau lima tahun kemudian tanah itu dijual kepada para pengembang yang akan membangun rumah untuk rakyat miskin.

Tentu, dengan ketentuan bahwa rumah itu dijual kepada masyarakat miskin sebagai rumah pertama dan bukan untuk investasi. Jadi, kata Eddy, rakyat miskin akan diuntungkan karena bisa membeli rumah dengan harga terjangkau.

Untuk menghindari penyalahgunaan, pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat dan membuat suatu perjanjian. Isinya, jika rumah itu dijadikan investasi atau rumah kedua, maka bisa dikenakan sanksi dan pengambilalihan kembali tanah dan rumah tersebut.

Menanggapi hal itu, Wapres Boediono mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan usulan tersebut. Namun pada prinsipnya, lanjut wapres, tidak cukup satu aturan untuk bisa meredam kenaikan harga tanah. Ia bilang, butuh beberapa aturan penopang agar bank tanah itu tidak jatuh kepada orang-orang yang tidak tepat sasaran. (Noverius Laoli/KONTAN)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X