Munas APERSI Gagal Pilih Ketua Baru

Kompas.com - 14/06/2013, 15:24 WIB
Munas IV APERSI tak mampu menghasilkan pemimpin baru. Organisasi untuk sementara demisioner. Tabita/C22Munas IV APERSI tak mampu menghasilkan pemimpin baru. Organisasi untuk sementara demisioner.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Menyusul "deadlock" sidang hari terakhir, Musyawarah Nasional IV Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) gagal memilih Ketua Umum baru periode kepemimpinan 2013-2016.

Munas yang sedianya mengagendakan Pemilihan Ketua Umum baru itu tidak mampu mengkomodasi kepentingan dua kubu yang berebut kekuasaan antara dua kandidat; Ketua  Umum "incumbent" Eddy Ganefo dan Sekretaris Jenderal Anton Santoso.

Sebanyak 400 anggota dari 26 DPD seluruh Indonesia, menghadiri Munas kali ini di Jakarta. Dalam mekanisme pemilihan, 1 DPD memiliki hak pilih dan dihitung 5 suara. Namun, akibat ricuh dan ketidakjelasan, para peserta berangsur-angsur meninggalkan ruang sidang dan kembali ke daerah masing-masing.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kata sepakat yang diambil, kapan pemilihan Ketua Umum baru digelar. Dus, keberlangsungan APERSI secara organisatoris untuk sementara berada pada Ketua Pelaksana Munas yang notabene dipegang oleh Anton Santoso. Hanya, Ketua Pelaksana Munas tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan yang bersifat strategis.

Perseteruan dan kegagalan APERSI melahirkan nahkoda baru, mengundang keprihatinan berbagai pihak. Tidak hanya di kalangan anggota APERSI sendiri, juga pihak luar pelaku industri properti.

Mantan Deputi Kemenpera Bidang Perumahan Formal, Zulfi Syarif Koto, mengatakan kisruh yang terjadi di tubuh APERSI akibat pembiaran dan tidak ada monitor dari Kementerian Perumahan Rakyat. Semestinya, Pemerintah melalui Deputi Perumahan Formal dan Pembiayaan ikut menengahi pertikaian. Bila perlu, memanggil keduanya.

"Kalau dibiarkan berlarut dan mufakat tidak tercapai, maka pengurus 2013-2016 tidak akan terbentuk. Uang, pikiran, waktu, dan tenaga yang sudah terkuras menjadi mubazir. Ini juga akan merugikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena rumah murah dibangun oleh APERSI," ujar Zulfi kepada Kompas.com, di Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara Ketua DPD APERSI DKI Jakarta, Ari Tri Priyono realisasi pembangunan rumah murah secara masif dari target 100.000 unit, tak akan terpengaruh oleh perseteruan tersebut. Karena masing-masing daerah memiliki otoritas dan target sendiri. Hanya, secara organisatoris sangat merugikan.

"Institusi menjadi demisioner, tak ada pemimpin. Padahal tantangan APERSI ke depan tak kalah berat. Belum lagi program 1.000 unit rumah gratis yang telah dicanangkan dua hari lalu. Kami berharap Munas Pemilihan Ketua Umum baru segera digelar paling lambat tiga bulan ke depan," imbuh Ari.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.