Djan Faridz: Saya Tidak Akan Bosan untuk Meminta...

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mendorong para perusahaan pengembang agar dapat membangun rumah susun (rusun), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, untuk mengatasi masalah kekurangan rumah di Indonesia. Menpera mengaku tidak akan bosan meminta pengembang untuk membangun rusun.

"Saya tidak akan bosan untuk meminta para pengembang agar membangun hunian vertikal seperti rumah susun di berbagai kota di Indonesia," kata Djan Faridz dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (3/6/2013).

Menurut Faridz, hal tersebut karena rumah susun dinilai sebagai salah satu solusi atas semakin terbatasnya lahan atau tanah untuk pembangunan perumahan di kawasan perkotaan. Menpera juga mendukung para pengembang yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) untuk terus membangun rumah susun dibanding pembangunan rumah tapak. Ia mengingatkan agar pengembang juga ikut mendukung program 1.000 tower pemerintah dengan membangun rumah susun sederhana milik (rusunami).

"Rusunami dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mereka juga bisa memiliki hunian tersebut," katanya.

Pengembang, lanjut dia, juga memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi masyarakat untuk tinggal di rumah susun seperti ikut membantu dalam pembentukan Persatuan Penghuni Rumah Susun (PPRS). Hal itu karena PPRS tersebut nantinya akan mengatur biaya servis untuk pemeliharaan lift, listrik, dan air, serta peraturan bagi para penghuni sehingga kualitas rumah susun tetap terjaga dengan baik.

Sebelumnya, Kemenpera juga telah berkomitmen membantu REI dalam memacu pertumbuhan industri properti sekaligus membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kementerian Perumahan Rakyat akan terus berupaya membantu REI dalam bentuk membuat peraturan-peraturan yang memudahkan para pelaku dalam menyukseskan pembangunan perumahan bagi MBR," kata Sekretaris Kemenpera Rildo Ananda Anwar. 

Sementara itu, Ketua Umum REI Setyo Maharso mengatakan bahwa pihaknya mematok target dari 400.000 unit rumah dari segala segmen, sekitar 200.000 unit di antaranya dialokasikan untuk MBR. Porsi untuk pembiayaan perumahan tersebut diperkirakan 60 persen di Pulau Jawa, sedangkan 40 persen sisanya di luar Pulau Jawa.

"Sudah tercatat lebih kurang 142.000 unit sudah dibangun dan di dalamnya termasuk untuk MBR yang berhak mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dananya bersumber dari APBN," katanya.