2013, Tahun "Naik Daun" untuk Perumahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor perumahan tahun 2013 diperkirakan semakin melaju kencang, baik pasokan maupun penyerapan. Harga rumah yang ditaksir paling laku dan diminati, yakni di kisaran Rp 200 juta-Rp 600 juta per unit.

Hal itu terungkap dalam pembukaan pameran properti Bank Tabungan Negara (BTN) Expo Ke-13, di Jakarta, Sabtu (2/2/2013). Pameran properti yang menampilkan lebih dari 400 proyek itu dijadwalkan berlangsung sampai tanggal 10 Februari 2012.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia Setyo Maharso mengemukakan, tahun ini merupakan tahun naik daun perumahan, setelah sepanjang 2012 terbelenggu penjualan. Berbagai kendala regulasi dan perizinan biaya tinggi membuat sektor perumahan tersendat. Setyo menambahkan, nilai jual rumah yang paling laku diperkirakan untuk segmen masyarakat berpenghasilan kelas menengah, yakni di kisaran Rp 200 juta- Rp 600 juta per unit.

Direktur Utama BTN Maryono mengemukakan, BTN akan lebih menggencarkan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk jangka waktu (tenor) 25 tahun bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Kebutuhan rumah di Indonesia masih sangat tinggi, yakni 800.000 unit per tahun, sedangkan yang terpenuhi hanya sekitar 400.000 rumah.

”Kebutuhan rumah semakin meningkat, tetapi peningkatan pendapatan itu tidak secepat kebutuhannya. Agar kebutuhan rumah semakin terpenuhi maka tenor kredit diperpanjang,” ujar Maryono.

BTN siap membiayai 90 persen dari target rumah bersubsidi melalui skim fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Selain itu, BTN sedang menjajaki penyaluran KPR untuk masyarakat sektor informal melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat.

Deputi Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Sri Hartoyo menyatakan, penerapan KPR-FLPP untuk sektor informal akan dimulai tahun ini. Metode pembiayaan sedang dibahas dengan melibatkan perusahaan asuransi, BTN, dan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan.

Tahun 2013, pemerintah menargetkan pembangunan rumah bersubsidi sebanyak 121.000 unit. Total anggaran untuk KPR bersubsidi sebesar Rp 7 triliun, yakni mencakup KPR-FLPP untuk nasabah sektor formal dan informal. (LKT)