Menpera Minta Dukungan Gubernur DKI untuk Rusunami

JAKARTA, KOMPAS.com -- Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz meminta dukungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menghidupkan lagi pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) bersubsidi di Jakarta yang terhenti. Upaya itu dengan mengembalikan insentif bagi pengembang yang dihentikan pada masa pemerintahan periode sebelumnya.

Demikian dikemukakan Faridz kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (4/1/2013). Tahun ini pihaknya akan menghidupkan lagi program pembangunan 1.000 menara rusunami bersubsidi yang terhenti, khususnya di DKI Jakarta.

Upaya tersebut antara lain dengan meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengembalikan insentif bagi pengembang berupa kenaikan koefisien luas bangunan (KLB) dari 3,5 menjadi 6 agar rumah susun bisa dibangun sampai 24 lantai. Insentif KLB 6 pernah diberikan pada tahun 2007, yakni pada masa Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (1997-2007).

"Surat terkait KLB sudah dilayangkan ke gubernur untuk mengembalikan insentif KLB, dan sudah ada kesepakatan antara gubernur DKI Jakarta dan Menpera untuk meninjau ulang ketentuan KLB supaya pasokan rusunami bertambah," ujar Faridz.

Ia menambahkan, jika tidak ada insentif tersebut, maka program rusunami dipastikan akan terus macet di Jakarta. Padahal, kebutuhan rusunami di Jakarta mencapai 70 persen dari total kebutuhan rusunami.

Untuk mendorong program rusunami, pihaknya juga akan terjun mengusahakan tanah di tengah kota untuk menopang harga rusunami agar terjangkau masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Saat ini, harga apartemen di tengah kota Jakarta sudah mencapai Rp 25 juta per meter persegi, sedangkan pemerintah mematok harga rusunami maksimal Rp 7 juta per meter persegi.

Penjajakan lahan sedang dilakukan untuk tanah-tanah terlantar milik badan usaha milik negara dan kementerian, seperti Bulog, Angkasa Pura II, kementerian perhubungan, Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara. Pada lahan tersebut akan dibangun rusunami dengan melibatkan Perumnas, dan pengembang perumahan. Sasarannya, masyarakat menengah bawah dengan harga maksimum Rp 216 juta per unit.