Adakah Dukungan Pemerintah untuk Rumah Murah dan Layak?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan dan keberpihakan pemerintah mutlak diperlukan dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi semua kalangan. Apalagi, saat ini masih 13 juta orang di Indonesia belum memiliki rumah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (REI) Setyo Maharso mengatakan itu, Senin (3/12/2012), di Jakarta, dalam keterangan pers menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI. Rakernas bertema ”Rumah untuk Semua” akan diselenggarakan pada 5-6 Desember 2012 di Jakarta.

Dalam rakernas itu REI akan menjaring berbagai informasi sebagai bahan penyusunan cetak biru pembangunan perumahan Indonesia. Cetak biru diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembangunan perumahan nasional.

Setyo mengatakan, sesuai pertumbuhan dan kemajuan ekonomi nasional, masyarakat Indonesia berhak mendapatkan hunian layak. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan itu harus didukung kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Tidak seperti sekarang, kebijakan tumpang tindih.

Wakil Direktur Utama PT Agung Podomoro Land sekaligus Ketua Panitia Rakernas REI Handaka Santosa mengatakan, kenaikan uang muka kredit pemilikan rumah dari 20 % menjadi 30 % memberatkan calon konsumen. Dengan kenaikan uang muka 10 % itu sama artinya calon pembeli harus menyediakan tambahan uang muka 50 %. (MAS)

Baca juga: 

Basuki: Kerja Sama, Bukan Kongkalikong!