Rp 1 Triliun untuk Menuntaskan 100 RW Kumuh di Jakarta?

KOMPAS.com - Data dari Kementerian Sosial (Kemensos) menyebutkan, sampai saat ini rumah kumuh atau rumah tidak layak huni di Indonesia mencapai 23 juta unit. Pihak Kemensos menilai, diperlukan waktu 13 tahun atau hingga 2025 untuk mengentaskan masalah tersebut.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri ketika berkunjung ke Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, belum lama ini menjelaskan, terjadi perbedaan data rumah kumuh antara Kemensos dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

"Kalau data kita, jumlah rumah kumuh hanya 23 juta unit, sedangkan di Kemenpera mencapai 46 juta unit," katanya.

Terlepas dari perbedaan tersebut, pemerintah telah menargetkan mengentaskan rumah kumuh hingga 2025, dengan berbagai program yang digulirkan oleh kementerian terkait. Khusus dari Kemensos, kata Salim, setiap tahun diguliarkan bantuan perbaikan rumah kumuh sebanyak 500 ribu unit, di berbagai daerah di Tanah Air, melalui kegiatan bedah kampung.

"Kami akan berjuang untuk melanjutkan program bedah rumah, sehingga masyarakat miskin memiliki rumah yang layak huni," katanya.

Lain Kemensos, lain pula dengan Pemerintah DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta yang baru saja berjalan di pimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, bahwa DKI Jakarta tetap berupaya mencari jalan keluar sebagai solusi permukiman kumuh. Walaupun jumlah rukun warga (RW) yang telah dinyatakan kumuh di DKI Jakarta telah berkurang, Pemda DKI tetap berkomitmen mengentaskan persoalan ini.

Berdasarkan data BPS tahun 2008, tercatat sebanyak 416 RW kumuh ada di Jakarta. Tiga tahun kemudian, angka tersebut merosot hingga 392 RW.

Staf Dinas Kantor Perumahan DKI Jakarta, Dian, pada diskusi bertema "Mencari Solusi Mengatasi Kawasan Kumuh" yang digelar oleh Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) di Jakarta, Selasa (30/10/2012), pekan lalu, mengatakan, setidaknya Pemerintah DKI Jakarta sudah menargetkan 100 RW kumuh untuk ditangani segera dalam jangka waktu satu tahun.

Dian mengatakan, studi kasus yang dilakukan Pemda DKI Jakarta memperkirakan, setiap RW membutuhkan Rp 40 miliar. Maka, lanjut dia, upaya pencapaian target tersebut membutuhkan sekitar Rp 4 triliun.

"Ini arahan Pak Jokowi untuk menangani 100 RW kumuh," ujar Dian.

Namun, menurut Dian, DKI tidak memiliki anggaran sebanyak itu untuk dialokasikan dengan segera. Sebagai penyelesaian, Wakil Gubernur Basuki Tjahja kabarnya akan bekerja sama dengan perusahaan swasta lewat program-program corporate social responsibility (CSR).

Pertanyaannya, apakah gayung akan bersambut dari pihak swasta?