Rancangan Tata Ruang DKI Milik Foke Dievaluasi Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan adanya transparansi dalam penyusunan draf rencana detail tata ruang (RDTR). Oleh karena itu, draf RDTR yang sudah diserahkan ke DPRD DKI Jakarta saat kepemimpinan Fauzi Bowo dievaluasi kembali sesuai program Jokowi-Basuki.

"Jangan ikuti kemauan Pemprov DKI, tapi masyarakat. Kami janjikan transparansi RDTR. Pengesahan RDTR bulan Desember itu tidak masuk akal, maksimal pertengahan 2013," kata Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (31/10/2012).

Ia pun mengharapkan Pemprov DKI Jakarta dapat memutuskan tata ruang sesuai dengan kehendak masyarakat DKI Jakarta. Oleh karena itu, ia ingin penyusunan RDTR transparan, bisa dimasukkan ke media online agar dapat diakses oleh masyarakat.

"Saya tidak punya kepentingan apa pun. Bisa saja link ke jakarta.go.id dan beritajakarta.com. Semua orang bisa minta draf RDTR. Agar aktivis bisa ikut kerja, jangan hanya ngomong, tentukan apa yang disosialisasi, kapan, dan seperti apa," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Agus Subardono mengaku diminta Basuki agar dapat mensosialiasikan RDTR kepada masyarakat dengan bahasa yang semudah mungkin.

"Karena selama ini, RDTR tidak diketahui masyarakat. Jadi, ini agar masyarakat bisa berpartisipasi," kata Agus.

Agus mengakui pihaknya memiliki keterbatasan personel untuk menjelaskan RDTR kepada masyarakat. Oleh karenanya, mereka perlu bantuan untuk dapat menyampaikan material RDTR kepada masyarakat. Namun, ia berjanji, Dinas Tata Ruang DKI Jakarta dalam tempo singkat akan menyampaikan draf RDTR kepada masyarakat.

Adapun pertemuan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam pembahasan RDTR tersebut menghasilkan lima kesimpulan. Pertama, perlunya penyusunan jadwal untuk menindaklanjuti sosialisasi tentang RDTR kepada masyarakat. Kedua, perlunya fasilitas pendampingan untuk penyusunan RDTR bagi 267 kelurahan, yang terdiri dari akademisi, LSM, komunitas, organisasi, dan lembaga kompeten kepada masyarakat tentang RDTR agar bisa dipahami terkait pembangunan DKI Jakarta dalam 20 tahun ke depan.

Ketiga, partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan agar hal ini bisa dilaksanakan pada Sabtu atau Minggu, supaya bisa diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan. Keempat, agar kegiatan sosialisasi dianggarkan oleh Dinas Tata Ruang DKI Jakarta. Kelima, pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan pada Selasa (6/11/2012) di Kantor Dinas Tata Ruang DKI Jakarta.

Berita terkait dapat diikuti di topik: 100 HARI JOKOWI-BASUKI.