JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tinggal menghitung hari. Namun, hingga kini Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang didata oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) masih karut-marut.
Calon gubernur DKI Jakarta jalur independen, Hendardji Soepandji menilai, kisruh DPS yang mengakibatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tertunda tersebut diakibatkan oleh KPUD sebagai pihak penyelenggara tak transparan.
"Ini karena enggak ada keterbukaan dari awal. Harusnya ada keterbukaan, ada komunikasi yang positif dari awal sehingga enggak amburadul kayak gini," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/5/2012).
Calon gubernur independen yang berpasangan dengan Ahmad Riza Patria tersebut malah memiliki indikasi adanya kekuatan yang campur tangan untuk menggelembungkan suara dalam kasus tersebut.
"Ya sangat mungkin terjadi. Masalahnya kan dari awal birokrasi ikut bermain," ujarnya.
Hendardji kemudian memberikan contoh yang dialaminya di mana indikasi permainan birokrasi, yaitu pada Senin, (14/5/2012) lalu, dirinya dilarang melakukan kegiatan kerja bakti oleh pejabat setempat bersama warga Sawah Besar.
"Birokrat menegur kita. Itu kan juga indikasi," lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, KPUD sepakat untuk menunda penetapan DPT yang semestinya dilakukan pada 26 Mei mendatang. Langkah ini diambil setelah banyak pihak menilai Daftar Pemilih Sementara (DPS) masih kacau-balau.
Penundaan ini dilakukan karena ada masukan dari banyak pihak termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengenai jumlah DPT.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.