Dilema Kepemilikan Properti Asing

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepemilikan properti oleh pihak asing di Indonesia yang terlihat "kaku" ditengarai karena kekhawatiran Pemerintah akan terjadi penggelembungan harga properti atau bubble. Karena itu, orang asing hanya diperbolehkan memiliki hak guna bangunan saja.

"Dua tahun terakhir ini harga tanah dan residensial meningkat. Pemerintah khawatir seperti negara lain, Indonesia akan mengalami bubble properti. Karena itu, mereka masih menahan kepemilikan asing sebatas hak guna," kata Willson Kalip, Country Head Knight Frank Indonesia, dalam paparan "The Wealth Report 2012" di Jakarta, Rabu (11/4/2012).

Bubble properti, kata Willson, memang telah terjadi di negara-negara yang telah membuka akses luas bagi kepemilikan orang asing. Di Singapura dan London, misalnya. Willson menuturkan, warga Singapura sendiri sudah tidak mampu membeli kondominium di lokasi-lokasi primer seperti Orchad Road. Mereka akhirnya tinggal di kawasan suburban. Hal serupa juga terjadi di London, karena 63 persen lokasi primer sudah dikuasai oleh orang asing.

Di sisi lain, lanjut dia, pasar properti Indonesia yang 90 persen adalah pasar lokal tidak bisa bersaing menjadi negara tujuan investasi. Harga properti Indonesia yang relatif masih murah ini bakal meningkat apabila keran kepemilikan asing semakin dibuka lebar. "Untuk menjadi international city memang jalannya harus dibuka, sehingga akan tercipta iklim investasi yang lebih menarik lagi," ujarnya.