DPR Setuju Penambahan Anggaran Rumah Prajurit

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I DPR akan menyetujui usulan peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI untuk kebutuhan pengadaan dan renovasi rumah layak huni bagi prajurit TNI.

"Pada kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke markas kesatuan di TNI sebelumnya menemukan adanya prajurit TNI yang tinggal di rumah tidak layak huni di kompleks asrama," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik seusai memimpin rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan di Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta, Selasa (13/3/2012).

Mahfudz Siddik menjelaskan, rumah tidak layak huni tersebut adalah satu rumah kecil, tetapi dihuni oleh beberapa keluarga prajurit. Usulan peningkatan anggaran untuk pengadaan dan renovasi rumah prajurit, menurut dia, salah satu usulan prioritas selain usulan untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Sampai saat ini masih banyak prajurit TNI yang belum memiliki rumah dan masih tinggal di asrama dengan kondisi kurang layak," katanya.

Mahfudz menambahkan, Menteri Pertahanan secara resmi telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 13,5 triliun untuk kebutuhan pengadaan rumah tinggal prajurit serta peremajaan kendaraan dinas TNI.

"Kami minta Kementerian Pertahanan dan TNI segera membuat kajian dan mengusulkan ke Komisi I soal anggaran yang dibutuhkan," katanya.

Politisi PKS ini menyatakan, jika usulan peningkatan anggaran untuk kebutuhan pengadaan rumah prajurit dan kendaraan dinas, Komisi I DPR akan menyetujuinya dan akan memperjuangkannya di Badan Anggaran.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, kebutuhan perumahan bagi para prajurit, pegawai negeri sipil (PNS), purnawirawan dan warakawuri, janda dan duda PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI masih cukup besar.