Awas...Target Pemerintah Bisa Gagal!

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) bersikukuh tidak akan membangun rumah bersubsidi dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pengembang masih merasa keberatan dengan aturan yang dibuat oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat 3 tentang pembatasan pembangunan rumah tipe 36.

"Kami tidak mau bangun rumah lagi dengan ukuran tipe 36. Kemarin saja, akibat akad terhenti 35.000 rumah di bawah tipe 36, tidak terjual," kata Ketua DPP Apersi, Eddy Ganefo, di Jakarta, Kamis (8/3/2012).

Karena penghentian FLPP pada Januari 2012 lalu dan terbentur pasal 22 ayat 3 UU PKP, kini Apersi beralih ke rumah komersil.

"Kami jual secara komersil saja dengan bunga bank bermacam-macam sekitar 8% sampai 9%," ujarnya.

Eddy mengatakan, bila pengembang tak mau membangun rumah subsidi, pastinya target Kemenpera untuk pembiayaan FLPP sampai akhir 2012 mencapai Rp 7,5 triliun untuk 120.000 unit rumah tidak akan tercapai.

Pengamat properti Ali Tranghanda dari Indonesia Property Watch (IPW) mengatakan, meski Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz sepakat bersama perbankan penyalur kredit dengan bunga 7,25%, hal itu tak lantas menyelesaikan permasalahan. Pertanyaannya adalah, lanjut Ali, penurunan suku bunga ini dapat menyerap lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

"Skema baru FLPP belum dapat dirasakan manfaatnya karena dengan pembatasan maksimum rumah tipe 36 seharga Rp 70 juta. Praktis, tidak dapat tersedia di pasar," katanya.

Untuk itu, lanjut Ali, perlu perangkat hukum guna menyiasati UU PKP ini. Salah satu siasat itu seperti memberikan pengecualian kepada para pengembang yang telah membangun rumah di bawah tipe 36 sebelum UU PKP disahkan, untuk dapat melakukan akad.