JAKARTA, KOMPAS.com - Ada perbedaan jumlah anggaran yang dipaparkan oleh Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, dan Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, terkait rencana pemerintah membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di sekitar bantaran kali Ciliwung, Jakarta.
Sebelumnya, Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, pernah mengatakan bahwa program tersebut merupakan rencana kegiatan untuk menata permukiman kumuh di bantaran Ciliwung. Dalam program ini, pihaknya memastikan akan memperbaiki kualitas lingkungan melalui konsep "Membangun Tanpa Menggusur". Nantinya, di kawasan ini pemerintah akan merelokasi sebanyak 34.051 kepala keluarga.
Namun, saat itu Agung Laksono sempat menyatakan (Rp 7 Triliun untuk Rusunawa di Bantaran Ciliwung), pemerintah akan menggulirkan dana sebesar Rp 7 triliun untuk membangun rumah susun umum sewa (rusunawa) di bantaran Sungai Ciliwung.
"Total anggaran sebesar Rp 7 triliun dengan metode tahun jamak atau multiyears," kata Agung Laksono usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri terkait penataan pemukiman di bantaran Sungai Ciliwung di Jakarta, Kamis (26/1/2012).
Sementara itu, seperti dikatakan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz di Jakarta, Selasa (7/2/2012), sebanyak 29 tower rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan dibangun di sekitar bantaran kali Ciliwung, Jakarta. Untuk proyek ini, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 9 triliun (Baca: 29 Tower Rusunawa akan Dibangun di Bantaran Ciliwung).
Menurutnya, program ini akan melibatkan kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
"Dalam pekan ini akan dilaksanakan rapat untuk membahas program pembangunan rusunawa itu," ujarnya.
Mengenai lokasi pembangunan rusunawa, Djan menyatakan, pihaknya berkonsentrasi di tanah milik TNI di kawasan Berlan, tak jauh dari stasiun Manggarai. Di kawasan ini terdapat komplek Zeni TNI AD yang dihuni sekitar 15 anggota TNI dan 20 KK Purnawirawan TNI.
"Komplek Zeni akan dipindah, lalu purnawirawan dan warga akan menempati rusunawa yang nantinya dengan sistem sewa, sementara pengelolaannya oleh Perumnas," jelasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.