Rusunawa Jepara, Bukti Bobroknya Proyek Rusunawa!

JEPARA, KOMPAS.com - Pengelola rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di wilayah Jepara, Jawa Tengah, mengaku mengalami berbagai permasalahan yang cukup komplek di rusunawa dengan tingkat hunian terlaris dan terlaku di Jawa Tengah tersebut. Rusunawa Jepara ternyata bermasalah, baik dari segi teknis, sosial, maupun anggaran.

Demikian diungkapkan salah seorang pengelola rusunawa tersebut, Hadi S, dalam surat laporannya ke Kompas.com, Jumat (16/12/2011). Hadi  mengungkapkan, sampai hari ini mengelola 2 twin blok rusunawa tersebut, yaitu Blok A bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat (pusat) dengan kontraktor PT Tata Bumi Raya baru, dan Blok B bantuan dari Kementrian PU dengan kontraktor PT Waskita Karya, masalah-masalah tersebut datang susul-menyusul.

"Sekarang dapat tambahan tiga twin blok, yaitu C, D, dan E yang baru selesai dibangun dan belum beroperasi. Kami sebagai pengelola rusunawa di wilayah Jepara mewakili rusunawa di seluruh indonesia, menyatakan, bahwa belum genap setahun ditempati, hampir 80 % kamar hunian mengalami kebocoran, terutama sebagian besar disebabkan oleh instalasi pipa air kotor dan rembesan lantai kamar mandi bagian lantai atasnya yang tidak bagus," ujar Hadi.

"Akibatnya, penghuni merasa tidak nyaman dan sering komplain atau berkonflik dengan pengelola. Saya menduga, adanya kelemahan dalam pengawasan proyek, kesalahan teknis maupun prosedur sejak awal pembangunan rumah susun yang tidak dilengkapi dengan sistem anti bocor dan saluran pembuangan sesuai dengan standar yang ada," tambahnya.

Ia mengatakan, dalam pengelolaan rusun, biaya operasional murni berasal dari tarif penghuni. Pemda belum membantu dengan alasan belum ada penyerahaan aset ke daerah disamping adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang menyebutkan, bahwa dana APBD tidak boleh digunakan untuk membiayai aset dari pusat.

"Lalu, sampai kapan kondisi seperti ini dibiarkan tanpa solusi. Padahal, apalah artinya rusunawa tanpa penghuni. Penghuni tahunya sudah membayar dan menuntut kenyamanan, di mana hati nurani kita ketika melihat mereka makan atau tidur dengan kondisi kena tetesan air kotor dari atas?," kata Hadi.

Secara teknis, lanjut dia, untuk mencari kebocoran tersebut penghuni harus membongkar kamar di atasnya, yang sudah tentu membuat penghuni atas-bawah tidak nyaman. Belum lagi mencari penyebabnya satu persatu, mulai membongkar keramik, bongkar dinding, membongkar kloset, saluran pembuangan, atau saluran air bersih.

"Ini sangatlah mahal. Kami sebagai pengelola sangat keberatan dan perlu bantuan, baik dari segi teknis maupun biaya. Kami mohon kepada Bapak Menteri untuk mengevaluasi program rusunawa pemerintah yang sudah menghabiskan triliunan dari dana APBN ini benar-benar terlaksana dengan baik, bermanfaat bagi rakyat menengah ke bawah sesuai tujuan awal pembangunan rusunawa," kata Hadi.

"Terus terang, banyak rusunawa yang dibangun di seluruh Indonesia tetapi mangkrak, rusak, bocor, dan tidak berfungsi. Kami menyarankan, alangkah baiknya, alokasi pembangunan rusun baru dialihkan untuk perbaikan rusunawa yang benar-benar ditempati masyarakat seperti di wilayah kami. Ini supaya tidak menjadi sia-sia dan mubazir," ungkap Hadi.