UU Belum Ada, Tanah Selalu Jadi Problem

JAKARTA, KOMPAS.com -  Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI) mendesak pemerintah dan DPR segera menyelesaikan RUU Pembebasan Lahan bagi Pembangunan. Bila tidak, AKI menilai niat pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur bakal jadi pepesan kosong.

Ketua Umum AKI Sudarto beralasan pembangunan infrastruktur selama ini terhambat karena sulitnya pembebasan lahan. "Selama undang-undangnya belum ada, masalah tanah akan selalu menjadi hambatan pembangunan infrastruktur," ujarnya, Rabu (20/4).

DPR menargetkan penyelesaian RUU Pengadaan Lahan pada September atau Oktober mendatang. Pembahasan draft ini terhambat sejumlah isu krusial seperti penetapan suatu wilayah bagi kepentingan umum. Selain itu, soal mekanisme pemberian ganti rugi.

Sudarto mengatakan, bila RUU Pembebasan Lahan ini selesai maka proses pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat. "Apakah itu pembangunan tol,atau pun,kita jamin lebih cepat,asalkan lahan ini dibereskan," ujarnya. (Petrus Dabu/KONTAN)