Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

22 Proyek Tol yang Mangkrak Dievaluasi

Kompas.com - 23/06/2010, 19:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com  - Pemerintah mempercepat proses evaluasi terhadap 22 ruas jalan tol yang pembangunannya mangkrak.

"Kami akan melakukan evaluasi selama tiga bulan, untuk mengetahui apakah proyek pembangunan 22 ruas tol itu masih layak atau tidak," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto kepada pers, di sela IKA-ITS Business Summit 2010, di Jakarta, Rabu sore.

Menurut Djoko, sebelumnya evaluasi dilakukan selama sembilan bulan terhadap proyek yang sudah memiliki konsesi. "Jika proyeknya masih layak diteruskan. Kalau masih layak tapi investornya tidak layak maka diarahkan untuk mencari investor lain," katanya.

Menurut Djoko, solusi evaluasi menggunakan Perpres No 13 Tahun 2010. Pelaksanaan Perpres 13 itu, dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No06/PRT/M/2010 tentang pedoman evaluasi penerusan pengusahaan jalan tol.

Menurut Djoko, ruas jalan yang tersendat tersebut tersebar di sepanjang Trans Jawa antara Jakarta-Probolinggo dan sebagian di kawasan Jakarta yaitu Cengkareng-Tangerang 1 ruas. Serpong-Cinere 1 ruas, Tangerang-Serpong 1 ruas, Cinere-Jagorawi 1 ruas, Jagorawi-Cikarang 1 ruas. "Total panjang seluruh ruas tol tersebut mencapai sekitar 600 kilometer," katanya.

Ia melanjutkan, evaluasi sudah berlangsung sejak pekan lalu (awal Juni). Jika dalam evaluasi tidak mampu memperoleh investor maka akan proyek jalan total akan ditender ulang.

Menurutnya, masalah utama dalam penyelesaian ruas jalan tol meliputi kontrak sudah diperoleh tapi pembangunan belum dilaksanakan. "Sudah teken kontrak tetapi tidak mampu, sehingga sibuk mencari mitra untuk pendanaan," ujarnya.

Akan tetapi ditambahkan Djoko, masalah utama pembangunan jalan tol adalah soal pembebasan tanah. "Itu (pembebasan lahan) domainnya Badan Pertanahan Nasional. Kami sudah mengusulkan sejumlah poin penting soal aspek pembangunan jalan tol kepada BPN untuk dimasukkan dalam UU Pertanahan," kata Djoko.

Menurutnya, masukan tersebut agar memudahkan pembangunan proyek umum milik pemerintah terkait tata ruang, seperti banjir kanal, waduk dan jalan tol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Mojokerto: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Mojokerto: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Diklaim Makin Progresif, Ini Perkembangan Proyek Tol Padang-Sicincin

Diklaim Makin Progresif, Ini Perkembangan Proyek Tol Padang-Sicincin

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Karangasem: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Karangasem: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Klungkung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Klungkung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Bank Mandiri Fasilitasi KPR Perumahan Citra Suwarna Group

Bank Mandiri Fasilitasi KPR Perumahan Citra Suwarna Group

Berita
[POPULER PROPERTI] AHY Sayangkan Investor Kabur karena Masalah Tanah

[POPULER PROPERTI] AHY Sayangkan Investor Kabur karena Masalah Tanah

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Buleleng: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Buleleng: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangli: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangli: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Probolinggo: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Probolinggo: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dua Raksasa Properti Kembali Berkongsi Bangun Klaster Baru di BSD City

Dua Raksasa Properti Kembali Berkongsi Bangun Klaster Baru di BSD City

Berita
Jalan Terbentuknya Kementerian Perumahan, UU 39/2008 Perlu Direvisi

Jalan Terbentuknya Kementerian Perumahan, UU 39/2008 Perlu Direvisi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Banyuwangi: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Banyuwangi: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Okupansi Pergudangan Modern Jabodetabek Stabil di Angka 90 Persen

Okupansi Pergudangan Modern Jabodetabek Stabil di Angka 90 Persen

Berita
Bakal Hadiri Acara WWF, AHY: Air dan Tanah Tak Bisa Dipisahkan

Bakal Hadiri Acara WWF, AHY: Air dan Tanah Tak Bisa Dipisahkan

Berita
[POPULER PROPERTI] Plus Minus Tandon Air Atas dan Bawah

[POPULER PROPERTI] Plus Minus Tandon Air Atas dan Bawah

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com