Pembangunan Jabar Selatan Terkendala

CIANJUR, KOMPAS.com - Pembangunan wilayah Jawa Barat bagian selatan harus diikuti penataan tata ruang di sekitarnya. Pengembangan infrastruktur kawasan itu yang pada 2010 dianggarkan Rp 287,5 miliar tak akan berarti tanpa pengaturan kluster kawasan. Pemerintah Provinsi dan DPRD Jabar tahun ini mendorong penyelesaian peraturan daerah mengenai Jabar selatan.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di sela-sela Pencanangan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Wilayah Jabar Selatan di Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Kamis (8/4), menyatakan, peraturan daerah itu akan mengatur penataan tata ruang dan klusterisasi kawasan Jabar selatan. ”Ini supaya pembangunan tidak tumpang tindih dan tertata dengan jelas, mulai dari permukiman, kawasan agrowisata, hingga areal pelayanan publik,” kata Gubernur.

Kepala Dinas Bina Marga Jabar M Guntoro menyebutkan, APBD senilai Rp 287,5 miliar pada 2010 akan digunakan untuk memperbaiki dan membangun jalan sepanjang 124 kilometer serta jembatan sepanjang 386 meter. ”Salah satu program utama kami adalah memantapkan kondisi jalan mulai dari Kalapa Genep, Kabupaten Cimais, hingga Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, sepanjang 420 kilometer secara bertahap,” ungkapnya.

Pemerintah saat ini pun membahas kemungkinan mengajukan pinjaman lunak dari China senilai 100 juta dollar Amerika Serikat guna menggenjot penyelesaian proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Jawa Barat. Utang itu akan digunakan untuk menggarap bagian fisik jalan tol dengan panjang 60,1 kilometer tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jabar Deny Juanda, Kamis di Bandung, mengatakan, utang dari China itu akan dikelola Kementerian Pekerjaan Umum. Pelaksana pembangunan fisiknya adalah badan usaha milik negara atau perusahaan lokal.(Gregorius Magnus Finesso/Rini Kustiasih/KOMPAS Cetak)