Asvi Menggapai Kebenaran Sejarah

Oleh: ST Sularto

Hari-hari akhir bulan September menjadi istimewa bagi Asvi Warman Adam (55). Obsesinya menguak kebenaran sejarah, di antaranya tentang Peristiwa 1965, lagi-lagi memperoleh momentum. Dia ajak pemerintah, sesama sejarawan, dan masyarakat berpikir ulang tentang narasi-narasi masa lampau, utamanya tragedi 1965.

Mengenai kemungkinan pelanggaran berat HAM, sekitar Peristiwa 1965, menurut ahli peneliti utama LIPI itu, peristiwa Pulau Buru sebagai peristiwa paling jelas. Tempatnya jelas, tahun terjadinya jelas, pelakunya jelas, serta korban dan jumlahnya jelas. Dengan tujuan mengamankan Pemilu 1971, lebih dari 10.000 orang yang digolongkan tahanan politik 1965 golongan B dimasukkan ke kamp kerja paksa lebih dari 10 tahun. Stigma buruk diterapkan kepada mereka, selain pembunuhan, penangkapan tanpa proses dan pengadilan.

Kasus Pulau Buru merupakan mata rantai peristiwa sekitar 30 September 1965. Selama bertahun-tahun narasi tentang peristiwa itu hanya satu versi, yakni versi Orde Baru, bagian dari upaya justifikasi kekuasaan dan pengumpulan kekuatan. Justifikasi itu diawali dengan pembunuhan besar-besaran setelah 1 Oktober, ada yang memperkirakan jumlahnya lebih dari setengah juta orang. Penciptaan narasi tunggal disusul proyek Pulau Buru. Gugatan yang muncul dibungkam.

Seiring deru reformasi tahun 1998, masyarakat mulai kritis dengan narasi dan pencitraan versi tunggal. Film Pengkhianatan G30S/PKI yang diputar luas setiap akhir bulan September digugat. Menurut dia, tidak lagi diputarnya film itu secara luas merupakan satu keberhasilan. ”Inilah pertama kali terbuka munculnya upaya meluruskan sejarah Peristiwa 1965. Disusul kemudian berbagai versi yang ditulis para korban dan analis-analis yang sebelumnya tidak terkuak ke permukaan,” kata Asvi Warman Adam.

Asvi mengutip sejarawan Inggris, EH Caar, bahwa kebenaran sejarah gugur manakala ditemukan data baru. Munculnya narasi-narasi baru itu adalah bagian dari ajakan menemukan dan meluruskan. Keputusan politik, katakan ketetapan MPR, adalah produk politik bagian dari justifikasi kekuasaan. Oleh karena itu, ketika data baru semakin banyak ditemukan, versi tunggal perlu ditinjau ulang, kalau perlu, ditindaklanjuti dengan rehabilitasi nama baik dan permintaan maaf dari pemerintah.

Sampel yang representatif

Demi pelurusan sejarah dan hapusnya pembohongan, Asvi tidak hanya memimpikan sekitar Peristiwa 1965 atau peristiwa lain, seperti Peristiwa Mei 1998, tetapi bahkan sejak awal Indonesia merdeka. Tidak perlu semuanya, tetapi dipilih peristiwa dan masalah sebagai sampel yang representatif. Misalnya, kurun 1945-1955, 1955-1965, dan seterusnya, sehingga diperoleh sekitar 10 kasus.

Asvi setuju bahwa demi alasan politis ada bagian-bagian peristiwa yang ditutupi, tergantung dari perspektif masing-masing. Namun, kalau narasi itu adalah kebohongan, itu perlu dibongkar. Taruhlah kisah tentang Serangan Oemoem 1 Maret dengan cara menghilangkan peran tokoh lain. Itu kebohongan sejarah.

Awal ketertarikannya ke sejarah Peristiwa 1965 dimulai pada satu peristiwa pada tahun 1999. Dia diminta ceramah oleh Yayasan Hidup Baru, sebuah yayasan yang mengurusi bekas tahanan politik 1965. ”Saya terharu atas semangat juang mereka. Saya terharu ketika mereka, bapak-ibu berusia sepuh itu, mengumpulkan uang recehan. Hasilnya sekitar Rp 25.000, diserahkan sebagai honorarium ceramah saya,” kenang Asvi.

Dengan ketekunan, dia ikuti dan teliti segala narasi Peristiwa 1965 yang berkembang selama ini. Dia sampaikan obsesi itu dalam berbagai tulisan dan karangan pengantar buku, yang semuanya berfokus ajakan menguak kebohongan sejarah, utamanya sekitar Peristiwa 1965.

Dari tujuh buku yang sudah ditulisnya, menulis Peristiwa 1965 tidak hanya berkenaan dengan peristiwa satu malam tanggal 30 September, tetapi juga penangkapan, penahanan, perburuan massal yang memakan korban lebih dari setengah juta orang, pencabutan paspor mahasiswa Indonesia di luar negeri, serta pembuangan paksa 10.000 tapol ke Pulau Buru tahun 1969-1979. Hal itu termasuk stigma dan diskriminasi jutaan orang keluarga korban Peristiwa 1965. Peristiwa-peristiwa itu disebutnya ”pancalogi”, sebagai rangkaian prolog, peristiwa, dan epilog G30S (Asvi Warman Adam, 1965. Orang-orang di Balik Tragedi, Galangpress, 2009).

Bagi Asvi, Peristiwa 1965 merupakan tanda atau pembatas zaman. Dari banyak peristiwa sejarah yang dialami bangsa Indonesia, Peristiwa 1965 merupakan pembatas zaman dalam berbagai bidang. Perubahan politik yang besar terjadi dalam bergesernya kedudukan Indonesia dari pemimpin negara nonblok dan dunia ketiga menjadi ”murid yang baik” AS. Kebijakan ekonomi berdikari menjadi kebijakan ekonomi pasar yang bergantung pada modal asing. Tidak ada kritik, tidak ada polemik, semua dalam satu versi, yakni versi pemerintah.

Peralihan dari profesi wartawan (3 tahun sebagai wartawan) ke peneliti/sejarawan tidak kecil peranan yang diberikan Prof Dr AB Lapian. Dalam status belum setahun bekerja di LIPI, setelah keluar dari majalah Sportif tahun 1983, Asvi memperoleh tawaran mengajar Bahasa Indonesia di Paris, Perancis, sekaligus beasiswa. Dia perlu memperoleh rekomendasi pimpinan LIPI. Lapian bertanya, ”Rekomendasi saya tulis dalam bahasa Inggris, Perancis, atau Indonesia?” Akhirnya rekomendasi ditulis dalam bahasa Indonesia, menerakan bahwa Asvi boleh ke Paris mengajar sekaligus belajar. ”Nah, itulah titik balik profesi saya,” Gelar doktor ilmu sejarah pun diperolehnya dengan disertasi tentang sejarah Vietnam.

Di benak Asvi, dia memimpikan narasi sejarah dibebaskan dari kebohongan-kebohongan. Biarlah peristiwa itu sendiri bicara tentang sejarahnya! Menggapai kebenaran sejarah? Yaaah..., Asvi tertawa lepas!

BIODATA

• Nama: Asvi Warman Adam
• Lahir: Bukittinggi, 8 Oktober 1954
• Istri: Nuzli Hayati (52)
• Anak: Tessi Fathia Adam (23)
• Pekerjaan: Ahli Peneliti Utama Pusat Penelitian Politik LIPI
• Pendidikan: Doktor sejarah dari Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sosiales, Paris (1990)
• Karier: Aktif berceramah, menulis artikel tentang rekayasa Orde Baru dan historiografi Indonesia dari perspektif korban, dan menulis setidaknya tujuh buku tentang sejarah kontemporer, terakhir (”Sarwono Prawirohardjo. Pembangun Institusi Ilmu Pengetahuan di Indonesia”, LIPI, 2009)
- Mantan anggota tim Pengkaji Pelanggaran HAM Berat Soeharto yang dibentuk Komnas HAM tahun 2003