Menhan: Patroli Malaysia Jangan Terlalu Dekat Wilayah Teritorial

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk mengatasi masalah Ambalat, Pemerintah Indonesia meminta kepada Pemerintah Malaysia supaya diadakan patroli perbatasan perairan bersama antara Indonesia dan Malaysia di samping kerja sama angkatan laut kedua negara sejak 2005.

Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono seusai melakukan pertemuan dengan Panglima Angkatan Tentara Malaysia (ATM) Jenderal Abdul Aziz Zainal di kantor Departemen Pertahanan Jakarta, Rabu (10/6).

Dikatakan Juwono, pada pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia juga meminta tentara laut Malaysia mengurangi kegiatan patroli yang berdekatan dengan wilayah laut teritorial Indonesia. "Agar persepsi tentang pelanggaran wilayah kedaulatan dapat dikurangi," ucapnya.

Menhan juga menjelaskan kepada Panglima ATM bahwa TNI AL bertugas untuk mengamankan hak daulat wilayah Ambalat yang merupakan batas teritorial di atas 12 nautical mile. "Itu adalah hak daulat untuk memberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan pengelola sumber daya alam dan gas kepada Pemerintah Indonesia," tegasnya.

Penjelasan kepada Panglima ATM itu penting supaya jangan sampai terjadi salah persepsi karena yang dipersoalkan Pemerintah Indonesia selama ini adalah terlalu dekatnya patroli tentara Malaysia pada wilayah yang masuk laut teritorial. "Panglima tadi mengatakan, beliau datang dengan tulus hati untuk meredakan situasi," ucapnya.

Panglima ATM, kata Juwono, akan menyampaikan kepada tentara laut Malaysia supaya kegiatan patroli Malaysia tidak terlalu mendekati laut teritorial yang merupakan kedaulatan Indonesia.

Garis pangkal berbeda

Lebih lanjut, Juwono menjelaskan, Malaysia mempunyai garis pangkal yang berbeda dengan Indonesia karena Malaysia berdasarkan peta yang mereka buat tahun 1979 . Selain itu, Malaysia juga mempunyai klaim konsesi minyak dan gas diwilayah yang sama.

"Kebetulan karena masalah sengketa tentang klaim hak konsesi itu masuk wilayah zona hak daulat, maka perusahaan-perusahaan asing dari pihak malaysia melalui Petronas memberi izin untuk mengolah diwilayah yang sama dan kita sepakat menghormati hak daulat masing-masing," ucapnya.

Saat ini, Menteri Luar Negeri sedang mengolah perundingan teknis untuk menentukan garis batas maritim Indonesia. Selain itu Departemen Luar Negeri, TNI AL, Departemen Pertambangan, dan Badan Koordinasi Survei Pemetaan Nasional akan menentukan sampai dimana senketa batas maritim Malaysia yang bertentangan dengan batas maritim Indonesia.