Kompas.com - 05/05/2014, 23:33 WIB
Penulis Latief
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk oleh PT Bank Mandiri Tbk dibatalkan setelah pertemuan Serikat Pekerja BTN dengan Menteri Koordinator Ekonomi, Hatta Rajasa, Senin (5/5/2014) sore.

"Dibatalkan dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatif yang lebih besar untuk kepentingan negara terhadap rakyat," kata Ketua SP BTN Satya Wijayantara kepada Kompas.com, Senin malam.

Pembatalan tersebut akan tertuang dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPSLB) BTN pada 21 Mei 2014, yaitu dengan tidak menjadikan akuisisi tersebut pada agenda RUPSLB.

Seperti diberitakan sebelumnya di Kompas.com, satu-satunya yang bisa menghentikan rencana pemerintah mengakuisisi Bank BTN melalui Bank Mandiri adalah ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mencabut SK Menteri BUMN perihal izin akuisisi BTN dan pernyataan Direksi BTN bahwa saham pemerintah sebesar 60,14 persen di BTN akan dijual.

Presiden harus bisa menghentikan agenda RUPS-LB mengenai pelepasan saham BTN pada 21 Mei 2014. Topik ini mengemuka dalam diskusi "Memperkuat Posisi dan Peran BTN sebagai Bank Perumahan di Indonesia" di Puri Avia Hotel & Resort, Cipayung, Bogor, Jumat (2/5/2014).

Pakar properti Panangian Simanungkalit mengatakan, dalam waktu dekat Presiden SBY harus bersikap tegas kepada Menteri Negara BUMN dan jajaran di bawahnya untuk membatalkan akuisisi BTN oleh Bank Mandiri.

Panangian menambahkan, ke depan, setelah Pemilu Presiden 2014, parlemen yang baru juga perlu tegas menolak akuisisi BTN oleh bank mana pun dan perlu mendorong pemerintahan baru tersebut untuk membatalkan akuisisi BTN.

Presiden terpilih pada pemilu nanti pun harus segera merancang road map untuk memperkuat posisi dan peran BTN sebagai satu-satunya national housing bank di Indonesia.

"Bahkan dalam UU Perbankan, BTN harus diberi special treatment. Kalau memang BTN dianggap bank yang khusus menangani pembiayaan perumahan, harus diberi perlakuan khusus seperti itu, karena beda dengan bank umum," kata Panagian.

Menurut Panagian, Presiden juga harus mengeluarkan inpres sebagai penugasan khusus tersebut bagi BTN. "Sebab dengan begitulah presiden menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tahun 2021 Okupansi Hotel di Seluruh Indonesia Turun, Bali Anjlok Paling Drastis

Tahun 2021 Okupansi Hotel di Seluruh Indonesia Turun, Bali Anjlok Paling Drastis

Hotel
Kata Sri Mulyani, Sekuritisasi KPR Bisa Jadi Upaya Atasi Backlog Rumah

Kata Sri Mulyani, Sekuritisasi KPR Bisa Jadi Upaya Atasi Backlog Rumah

Berita
Pemerintah Targetkan Bangun 10.254 Kilometer Jalur Kereta Api Tahun 2030

Pemerintah Targetkan Bangun 10.254 Kilometer Jalur Kereta Api Tahun 2030

Konstruksi
Jasa Marga 'Spin-off' Divisi Regional Trans-Jawa ke Anak Usaha

Jasa Marga "Spin-off" Divisi Regional Trans-Jawa ke Anak Usaha

Berita
Kembalinya Ekspatriat ke Jakarta, Picu Kenaikan Okupansi Apartemen Servis

Kembalinya Ekspatriat ke Jakarta, Picu Kenaikan Okupansi Apartemen Servis

Apartemen
Berkunjung ke Bekasi, Menteri Hadi Minta Kantor Pertanahan Buka Tiap Hari dan Jamin Tak Ada Pungli

Berkunjung ke Bekasi, Menteri Hadi Minta Kantor Pertanahan Buka Tiap Hari dan Jamin Tak Ada Pungli

Berita
Tahun 2019 Kerap Dijadikan Patokan, Namun Okupansi Hotel Justru Anjlok 25 Persen

Tahun 2019 Kerap Dijadikan Patokan, Namun Okupansi Hotel Justru Anjlok 25 Persen

Hotel
Tol Serpong-Balaraja Tuntas Jalani Uji Laik Fungsi dan Uji Laik Operasi

Tol Serpong-Balaraja Tuntas Jalani Uji Laik Fungsi dan Uji Laik Operasi

Berita
Bertolak ke Nias, Jokowi Tinjau Infrastruktur Jembatan dan Jalan Nasional

Bertolak ke Nias, Jokowi Tinjau Infrastruktur Jembatan dan Jalan Nasional

Berita
[POPULER PROPERTI] Segini Jatah KPR Subsidi yang Diguyur Pemerintah Tahun 2022

[POPULER PROPERTI] Segini Jatah KPR Subsidi yang Diguyur Pemerintah Tahun 2022

Berita
YCH dan Pelindo Berkolaborasi Hadirkan Smart Growth Connect di Indonesia

YCH dan Pelindo Berkolaborasi Hadirkan Smart Growth Connect di Indonesia

Berita
Gaet Inggris, Indonesia Kembangkan Transportasi Rendah Karbon, Ini Daftarnya

Gaet Inggris, Indonesia Kembangkan Transportasi Rendah Karbon, Ini Daftarnya

Berita
Resmi! China Investasi Rp 44,8 Triliun ke Dana Kekayaan Indonesia

Resmi! China Investasi Rp 44,8 Triliun ke Dana Kekayaan Indonesia

Berita
Per 4 Juli, Realisasi FLPP Rp 11,27 Triliun Biayai Lebih dari 100.000 Rumah

Per 4 Juli, Realisasi FLPP Rp 11,27 Triliun Biayai Lebih dari 100.000 Rumah

Berita
Hotel di Las Vegas Sediakan Layanan VR Konten Dewasa Bagi Tamu

Hotel di Las Vegas Sediakan Layanan VR Konten Dewasa Bagi Tamu

Hotel
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.