Program 1.000 "Tower" Mati Suri

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 1.000 tower rumah susun sederhana milik (rusunami) yang digulirkan sejak 2007 terasa mati suri. Dari target 1.000 menara, pada 2012 ini baru terbangun 45 tower atau 15.903 unit rusunami.

"Kenyataannya program 1.000 tower ini memang mati suri. Memang, ada kesalahan yang harus dibenahi. Tapi, Kemenpera berusaha untuk meneruskan program ini kembali," kata Lukman Hakim, Asisten Deputi Penyediaan Rumah Tapak dan Rumah Susun Kementerian Perumahan Rakyat dalam seminar nasional "Menyikapi Arah Kebijakan Perumahan Nasional" di Jakarta, Kamis (8/3/2012).

Menurut data Kemenpera tentang kinerja pelaksanaan rusunami tercatat, pengajuan surat minat sebanyak 725 dari 1.000 tower. Dari pengajuan tersebut, baru 45 tower atau 15.903 unit telah terbangun. Adapun 38 tower lainnya atau 16.866 unit masih dalam tahap topping off, kemudian 36 tower atau 15.590 unit masih dalam tahap konstruksi, serta 348 dalam proses perijinan. Melihat realisasi pembangunan rusunami yang masih jauh dari target, program ini dianggap belum matang.

Namun, menurut Zulfi S Koto, President Housing Urban Development Institute, program ini lahir dari kesadaran para pemangku kepentingan akan pentingnya kebutuhan papan bagi masyarakat miskin.

"Awalnya karena banjir hebat tahun 2007, lalu dibuatlah program nasional rumah vertikal. Kalau dibilang tidak matang, saya tidak setuju. Karena ini juga melalui studi meski terkendala banyak regulasi," paparnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Utama Perum Perumnas, Himawan Arif, mempersilakan bila Kemenpera hendak melanjutkan program rusunami lagi. Apabila menugaskan perumnas, pihaknya meminta agar lahan di Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas 24 hektare mulai diserahkan.

"Dulu diberi 26 hektare waktu kepemimpinan Jusuf Kalla. Lalu, baru terbangun 1,7 hektar. Setelah Wapres dan Gubernur DKI Jakarta diganti, kami disuruh pindah di lahan padat penduduk. Padahal, untuk resettlement 15 hektare butuh Rp 300 miliar," ujarnya.

Selain masalah ketersediaan lahan, Himawan menambahkan, perlu adanya intervensi pemerintah dalam hal kalkulasi biaya. Selama ini kekurangan biaya terjadi karena harga jual bisa diganti dengan insentif atau prasarana sarana umum (PSU).