Dahlan Iskan: Rp 500 Triliun Aset BUMN "Nganggur"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah berencana membentuk sebuah badan usaha milik negara bidang properti. BUMN ini akan menangani aset-aset perusahaan milik negara yang tidak produktif dengan perkiraan aset sekitar Rp 500 triliun.

"Saat ini banyak aset BUMN yang masuk kategori 'idle' (menganggur) sehingga jika disatukan akan dapat memberikan nilai tambah yang cukup besar," kata Dahlan di sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Kementerian BUMN di Gedung Pertamina, Jakarta, Senin (12/11/2011).

Menurut dia, pola pengelolaan aset BUMN tersebut antara lain dapat dijual, lalu hasilnya digunakan untuk pencetakan sawah-sawah baru. Menurut dia, aset sebagian besar BUMN tidak produktif, dan bahkan membebani perusahaan.

"Bayangkan, ada BUMN yang setiap tahun harus membayar puluhan miliar rupiah hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan, padahal aset berupa tanah tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Ini yang nantinya akan dikelola dengan baik," ujarnya.

Dahlan tidak merinci BUMN apa saja yang memiliki aset berupa tanah dan gedung yang tidak produktif tersebut. Ia hanya menyebutkan, aset berupa tanah cukup besar jumlahnya, termasuk kompleks perumahan BUMN, serta rumah-rumah di kawasan elite, seperti Menteng atau Kebayoran Baru.

"Sebagian akan dikelola BUMN properti, sebagian lagi diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)," kata Dahlan.

Menurut mantan Direktur Utama PLN ini, aset properti tersebut nantinya bisa dijual, sementara PPA sesuai dengan kapasitasnya akan fokus pada restrukturisasi BUMN yang besar saja. Ia optimistis, kinerja usaha BUMN properti tersebut akan eksis sejalan dengan terus meningkatnya bisnis properti di Tanah Air.

"Di seluruh dunia, setidaknya 10 perusahaan besar di setiap negara pasti terdapat perusahaan yang bergerak di sektor properti," ujarnya.