DPRD Kritik Posisi Halte Trans Jateng Koridor I

BAWEN, KompasProperti - Baru beberapa hari beroperasi, Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng koridor I Semarang Tawang-Bawen menuai kritik.

Kritik ini datang dari Komisi C DPRD Kabupaten Semarang yang melihat sebagian besar fasilitas halte atau shelter BRT aglomerasi ini justru melanggar hak para pejalan kaki.

"Kami apresiasi kehadiran BRT ini, tetapi menurut kami sebagian besar halte atau shelter BRT masih berada di lahan trotoar. Posisinya pun tidak menjorok ke belakang," kata Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Semarang Joko Sriyono, Minggu (10/7/2017) siang.

Melihat kondisi ini, DPRD meminta Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk meninjau kembali keberadaan halte tersebut apakah sudah sesuai atau tidak penempatannya.

"Jangan sampai posisi halte BRT justru mengabaikan kenyamanan serta keamanan publik. Khususnya pejalan kaki," kata Joko.

Halte di atas trotoar, menurut Joko, selain mengganggu aksebilitas para pejalan kaki, juga dikhawatirkan dapat menimbulkan kemacetan baru pada saat armada BRT berhenti untuk menaik-turunkan penumpang.

Salah contoh halte yang berdiri di atas trotoar adalah Halte Beteng II di depan Kantor Pos Jalan Diponegoro Ungaran Kabupaten Semarang maupun halte yang berdiri persis di depan Beteng Willem II Ungaran.

"Di situ ada Kantor Bupati dan Benteng Willem yang sarat aktivitas, kemudian itu jalur nasional yang sangat padat," jelasnya.

Selain mengkritisi halte, Joko juga meminta pengelola tetap konsisten dalam menjaga pelayanan kepada para penumpang. Apalagi Senin (10/7/2017) ini sudah mulai diberlakukan sistem ticketing.

"Antusiasme masyarakat untuk mencoba Trans Jateng selama tiga hari terakhir ini luar biasa, harapannya (pelayanan yang bagus) dapat terjaga seterusnya," imbuhnya.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening mengungkapkan hal senada. Menurutnya, BRT Trans Jateng Koridor I ini jangan mengabaikan kepentingan publik lainnya, yakni hak para pejalan kaki.

"Apalagi koridor I ini merupakan koridor BRT aglomerasi percontohan. Kami berharap kekurangan ini segera diperbaiki dan dievaluasi. Tujuannya adalah agar transportasi massal ini benar-benar nyaman, aman dan tidak mengurangi kenyamanan masyarakat lainnya," kata Bondan.

Bondan berharap, Dinas Perhubungan segera mengubah posisi halte yang memakan trotoar.

Masalah ini kata Bondan sebenarnya sudah mengemuka sejak 2015 lalu saat Bupati Semarang Mundjirin meminta penggeseran halte BRT agar lebih menjorok ke belakang.

"Layak armadanya, tetapi juga sarana-prasarana pendukungnya. Salah satunya posisi halte BRT tersebut," tuntasnya.