Pengembang: Pasar Lesu, Tak Seharusnya Ada Wacana Pajak Progresif

JAKARTA, KompasProperti - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil tercatat telah mengeluarkan dua wacana terkait penerapan pajak progresif terhadap tanah dan apartemen kosong.

Namun, wacana tersebut tak akan direalisasikan menjadi kebijakan dalam waktu dekat dengan alasan bisa semakin melemahkan sektor properti.

Ketika ditanya mengapa dirinya mencuatkan wacana tersebut, Sofyan menjawab sah-sah saja agar publik mengetahuinya.

"Sebagai wacana ini dikeluarkan nggak apa-apa supaya orang tahu," ujar Sofyan setelah membuka Sarasehan Pelaku Usaha Properti Nasional dan Rakernas Kadin Bidang Properti 2017 di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Sebelumnya, Sofyan berencana memberlakukan pajak progresif pada tanah-tanah yang menganggur atau kerap disebut idle.

Alasannya, agar tanah tak lagi dijadikan instrumen spekulasi. Selain itu, Sofyan yakin, pajak progresif tanah telantar bisa mengobtrol harga pasar yang cenderung naik gila-gilaan.

Hal yang sama juga diidentifikasi menjadi alasan Sofyan melontarkan wacana penerapan pajak progresif pada apartemen-apartemen kosong.

Dalam sarasehan tersebut, Sofyan akhirnya menegaskan wacana penerapan pajak progresif tidak akan ditindaklanjuti dan pembicaraannya dihentikan.

"Begini ya jadi masalah tentang pajak menyangkut tanah dan juga apartemen kosong bukan merupakan opsi hari ini dan tetap menjadi wacana sehingga kami tunda pembahasannya," jelasnya.

Para pelaku industri properti, khususnya pengembang berpendapat tak seharusnya Sofyan mengeluarkan wacana-wacana tak jelas yang ujung-ujungnya tidak direalisasikan.

"Saya pikir industri semua lagi susah apalagi properti. Jadi sebaiknya peraturan yang ingin dikeluarkan pemerintah adalah yang mendorong industri properti bisa berkembang secara positif," ungkap Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk Theresia Rustandi, saat ditemui dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut Theresia mengatakan, semestinya pemerintah melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan asosiasi properti sebelum mengeluarkan pernyataan atau wacana terkait kebijakan terkait sektor properti.

"Karena asosiasi itu biasanya sudah sangat paham bagaimana kondisinya. Itu yang kami harapkan sih. Jadi jangan samapai berita pertama wacana, terus dibantah nggak jadi, kan jadi lucu itu," tuntas dia.