Pengendara Kecam Pemerintah Terkait Ketidaksiapan Integrasi Tol Jakarta-Merak

JAKARTA, KompasProperti - Tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak yang sudah diintegrasikan sejak Minggu (9/4/2017), menuai keluhan dan kecaman masyarakat pengguna.

Pasalnya, integrasi dua ruas tol ini ditandai dengan penghapusan Gerbang Tol (GT) Karang Tengah yang mengakibatkan kemacetan parah di beberapa titik seperti GT Alam Sutera dan Karawaci, juga pemberlakuan tarif baru berskema datar (flat).

Meski tujuan integrasi tol ini adalah untuk mengurai simpul kemacetan yang biasanya terjadi di GT Karang Tengah, kenyataannya banyak pengguna tol tidak merasakan efektivitasnya.

Sejumlah pembaca Kompas.com menuliskan komentar bernada negatif pada artikel yang berjudul "Pemerintah Minta Maaf Integrasi Tol Jakarta-Merak Bikin Macet", atas ketidaksiapan pemerintah san juga operator tol yakni PT Jasa Marga (persero) Tbk dan PT Marga Mandalasakti. 

Seperti yang dicurahkan oleh Adhi Karyoatmodjo pada kolom komentar. Dia mengecam pemerintah hanya kejar tayang dan terkesan terburu-buru menerapkan integrasi tanpa memikirkan akibatnya.

"gt di exit2 stlh karang tengah, menjadi macet, karena transaksi manual, gto (gerbang tol otomatis) belum beroperasi," kata Adhi.

Padahal, tutur Adhi, operator jalan tol telah memasang spanduk pemberitahuan kepada pengguna yang menekankan bahwa tol hanya bisa melayani transaksi non-tunai.

Namun, karena GTO belum beroperasi, macet pun tidak terhindarkan akibat konsumen harus menyiapkan uang tunai.

Selain itu, keluhan juga datang dari Gunawah Halim. Ia mengaku, arus lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Tangerang-Merak lebih lancar, namun waktu tempuh tetap panjang karena di bagian gerbang masuk atau keluarnya tersendat.

"Kita sebagai pengguna tidak masalah bayar (tol) tapi seharusnya sebagai pengelola juga bijak. Jika memang belum siap ya jangan dioperasikan dulu," tutur Gunawah.

Pada kesempatan yang sama, Alexander Ignatius meminta pengelola menggratiskan jalan tol karena integrasi belum sempurna.

Ia menganggap, menerapkan tarif baru sementara integrasi belum siap sama saja membebani konsumen.

"Siang ini aja udah berapa kerugian saling desak dan minor accidents gara2 pengemudi gagap perubahan. pelaksananya perlu di-SP 2 nih," sebut Alexander.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, integrasi ini memungkinkan pemberlakuan sistem terbuka.

Artinya, jika selama ini transaksi dilakukan di tengah jalur, yaitu GT Karang Tengah, sekarang diubah dan dikonsentrasikan ke asal dan tujuan pengendara.