Dana Operasional Tahunan BP Tapera Diprediksi Rp 95 Miliar

JAKARTA, KompasProperti - Usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait penyertaan modal awal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp 2,5 triliun masih belum disetujui Komite Tapera.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sekaligus menjabat sebagai anggota Komite Tapera masih mempertanyakan dasar dari usulan tersebut dan meminta untuk diadakan audit Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) yang akan melebur dengan Tapera.

"Menkeu bertanya apa dasarnya dan kami dalam 1-2 bulan ke depan diminta untuk mengaudit Bapertarum PNS untuk bisa tahu berapa aset yang akan dikelola sehingga kewajaran permintaan modal awal menjadi jelas," tutur Basuki selepas pertemuan awal Komite Tapera, di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Sekretaris Sementara Komite Tapera yang juga mantan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus menyatakan, usulan Rp 2,5 triliun tersebut bakal digunakan untuk biaya operasional awal BP Tapera yang terdiri dari biaya personel dan non-personel.

Untuk dana operasional tahunan pada saat BP Tapera sudah berjalan akan diambil dari hasil suku bunga modal awal BP Tapera sebesar Rp 2,5 triliun.

"Jika diasumsikan dengan suku bunga 5,7 persen nantinya, maka dari modal awal tersebut maka akan didapat sekitar Rp 95 miliar," jelas Maurin.

Biaya operasional Tapera, dianggap Maurin, cukup dari pendapatan bunga modal awal tersebut.

Untuk kemudian, biaya operasional BP Tapera nantinya tidak akan mengambil dana dari tabungan masyarakat.