JAKARTA, KompasProperti - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun jalan-jalan perbatasan guna menunjang konektivitas menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Jalan-jalan perbatasan itu dibangun di antaranya di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua Nugini.
Di Kalimantan contohnya, selama dua tahun terakhir atau sejak 2015 hingga 2017, Kementerian PUPR telah membangun, dan membuka jalan perbatasan Kalimantan.
Jalan terbangun sepanjang 520,8 kilometer dari total 1.900 kilometer yang membentang dari Kalimantan Barat (Kalbar) hingga Kalimantan Utara (Kaltara).
Tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan pertambahan jalan perbatasan di Kalimantan sepanjang 161,1 kilometer.
Khusus di Kalbar, jalan perbatasan dibangun untuk memperlancar konektivitas menuju tiga PLBN terpadu di sana, yakni Entikong, Badau, dan Aruk.
Untuk akses menuju PLBN Terpadu Entikong, dilakukan pengerjaan melalui paket pelebaran jalan akses dari Kecamatan Kembayan-Balai Karangan-Entikong hingga Batas Serawak sepanjang 42 kilometer.
Adapun kontraktor yang melaksanakannya adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Istana Karya, dan PT Daya Mulia Turangga KSO dengan nilai kontrak tahun jamak sebesar Rp 436 miliar.
Saat ini progresnya sudah mencapai 37 persen dan ditargetkan selesai November 2018.
Kemudian untuk akses menuju PLBN Terpadu Badau dilakukan penanganan melalui pelebaran jalan dari dua lajur menjadi empat lajur dari Lanjak menuju Nanga (Simpang) Badau sepanjang 27,55 kilometer dengan anggaran Rp 284 miliar.
Sebagai pelaksananya adalah PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk dengan progres saat ini telah mencapai 35 persen dan akan rampung juga pada November 2018.
Sementara itu, akses menuju PLBN Terpadu Aruk dari Kabupaten Sambas dibangun melalui paket pekerjaan pembangunan Jalan Galing–Simpang Tanjung–Aruk sepanjang 46,42 kilometer.
Pembangunannya dilakukan oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Yasa Patria Perkasa dengan nilai kontrak Rp 325 miliar.
Saat ini progres pekerjaannya sudah mencapai 72 persen dan ditargetkan akan rampung pada Juni 2017.
Selain pembangunan, Kementerian PUPR juga melakukan pelebaran pada ruas jalan Simpang Tanjung–Aruk sepanjang 26,20 kilometer dari dua lajur menjadi empat lajur yang sudah dimulai sejak tahun ini dan ditargetkan selesai pada November 2018.
Pembangunan dan pelebaran jalan serta akses perbatasan bukannya tanpa kesulitan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, kondisi pekerjaan di daerah pedalaman dan status lahan yang masuk hutan lindung menjadi tantangan terkait hal tersebut.
"Untuk itu perlu ada kordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, kesulitan lainnya adalah mendapatkan material berupa batu pecah sehingga harus didatangkan dari luar lokasi," tuntas Basuki.
Berikut video laporan KompasProperti dari PLBN Terpadu Aruk:
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.