Berdayakan Masyarakat, Pemerintah Alokasikan Rp 270 Juta Per Lokasi

JAKARTA, KompasProperti - Dalam rangka mewujudkan kota tangguh, tidak hanya dibutuhkan keterlibatan pemerintah, tetapi juga peran masyarakat.

Berbagai program yang dicanangkan pemerintah antara lain Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Program ini dijalankan setidaknya di 1.000 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Pekerjaannya masih berjalan. Pencapaiannya air minum 76 persen, di bidang sampah 65 persen, dan kawasan kumuh 38.000 hektar," ujar Sekretaris Jenderal Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmansyah, di Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Menurut Anita, saat ini pemerintah sedang membangun kota-kota yang responsif terhadap kebutuhan di sekitarnya.

Caranya, dengan melibatkan kelompok masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan operasional dan pemeliharaan, rata-rata 1.000 lokasi per tahun.

Sampai dengan tahun 2019, akan dibangun sarana air minum di pedesaan, pengolahan air limbah dan sampah komunal di perkotaan dan penataan kawasan kumuh diperkotaan.

"Itu dananya campuran, satu lokasi rata-rata Rp 270 juta," sebut Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Rina Agustin Indriani.

Dalam pemenuhan kebutuhan akan air minum, Ditjen Cipta Karya melakukan pembangunan melalui kegiatan pembangunan sarana air minum.

Hal ini meliputi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, SPAM untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), SPAM pada pulau kecil atau terluar SPAM Berbasis Masyarakat.

Selain kegiatan pembangunan tersebut, dalam mewujudkan akses sanitas juga akan dilakukan pembangunan Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Regional dan IPAL skala kota, Pengelolaan Lumpur Tinja dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.