Bisnis Masih Lesu, Wacana Pajak Progresif Tanah "Idle" Makin Mencuat

JAKARTA, KompasProperti - Tanah yang menganggur atau idle disebut-sebut akan dikenai pajak progresif.

Pajak ini diberlakukan untuk memaksa pemilik tanah membangun properti di atasnya agar lebih produktif.

Namun, anggota Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, Ronny Wuisan menilai kemunculan wacana ini tidak tepat di tengah kondisi bisnis properti sekarang.

"Saya sih yakin, kalau pemerintah tidak akan gegabah, karena semua tahu properti belum kembali (pulih)," ujar Ronny saat Talkshow Bisnis PasFM bertema "Pajak Progresif untuk Tanah Menganggur", di Hotel Ibis Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Sektor properti tengah mengalami penurunan sejak 2015. Dalam dua tahun ini, pasar properti belum memperlihatkan kenaikan yang berarti.

Para pelaku bisnis, baik pengembang maupun broker berharap tahun ini pasar properti dapat membaik dibandingkan sebelumnya.

"Harus kita akui, properti masih melemah. Kemudian bagaimana 2017 ini, banyak pihak yang berharap (ada kenaikan)," sebut Ronny seraya menambahkan bisnis properti memiliki efek ikutan yang sangat besar.

Jika pajak progresif memberatkan para pelaku properti, akan banyak pengusaha yang terdampak.

Ronny mencontohkan, dalam pembangunan properti, industri yang terlibat yaitu semen, batu bata, keramik, dan material lainnya serta jasa broker, konsultan properti, jasa perbankan menyangkut KPR dan kredit konstruksi.

Ketika tanah pengembang dikenakan pajak progresif, properti yang dibangun di atasnya bisa lebih mahal karena beban pajak tersebut.

"Dalam konteks pajak progresif, kalau benar-benar diterapkan pemerintah dan DPR, (saya berharap) benar-benar business friendly," tuntas Ronny.