Pengembang Dianggap Masih Enggan Membentuk P3SRS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) masih menjadi masalah yang menghinggapi rumah susun (rusun) di Jakarta.

Pasalnya, pengelola atau pengembang cenderung enggan membentuk P3SRS. Padahal itu merupakan amanat Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

"Karena memang nggak ada konsekuensinya dan UU juga nggak memberikan hukuman kepada pengelola atau pengembang yang tidak mau membentuk P3SRS. Jadi mereka tidak bisa dihukum apa-apa," kata Ketua Asosiasi Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (Aperssi) Ibnu Tadji, kepada Kompas.com, Kamis (19/1/2017).

Pasal 75 UU Nomor 20 tahun 2011 tersebut menyatakan, pembentukan P3SRS hanya bisa dilakukan oleh pihak pengelola atau pengembang dan tak bisa dilakukan oleh penghuni.

Sementara menurut Ibnu hal itu bertentangan dengan pasal 74 ayat 1 bahwa penghuni rumah susun (rusun) wajib membentuk P3SRS.

Ibnu bersama dengan Aperssi mengaku telah melakukan berbagai hal agar P3SRS bisa terbentuk sesuai dengan UU yang ada.

Aperssi pun telah memohon Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal tersebut tahun lalu.

Hasilnya, MK hanya mengabulkan sebagian permohonan PK, bukan secara keseluruhan.

"Semua sudah diupayakan oleh Aperssi, berkali-kali, tetapi sekali lagi ini persoalannya SDM di pemerintah seperti apa. Mereka sudah tahu lah persoalan ini karena bolak-balik dilaporkan dan saya khawatir jangan-jangan pemerintah nggak berdaya di depan pengembang," keluh Ibnu.