Apersi Tuntut Anggaran Rumah Subsidi Direvisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN 2017 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), anggaran perumahan hanya mendapatkan porsi 0,23 persen dari total Rp 101,496 triliun.

Sekitar Rp 240 miliar dialokasikan untuk menangani masalah pembiayaan perumahan, salah satunya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi.

Target Kementerian PUPR sendiri adalah mampu membiayai 120.000 unit rumah pada 2017 ini.

Melihat data tersebut, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menganggap 0,23 persen merupakan jumlah yang sangat kecil mengingat target tahun ini meningkat 100.000 unit dibandingkan 2016.

"Menurut kami dengan program yang ada untuk mencapai target itu sangat kurang meskipun nanti ada dana serapan tahun lalu. Sisanya nggak banyak," kata Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah, saat juma pers di Jakarta, Kamis (5/1/2017) malam.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, total realisasi Program Satu Juta Rumah pada 2016 mencapai angka 805.169 unit.

Dari jumlah itu, pemerintah telah membangun sebanyak 111.796 unit rumah MBR yang terdiri dari rumah susun sewa (rusunawa) 7.860 unit, rumah khusus 6.048 unit, rumah swadaya 97.888 unit.

Apersi menuntut alokasi anggaran untuk perumahan subsidi tahun ini direvisi. Hal ini mempertimbangkan peningkatan realisasi Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah melalui APBN.

"Menurut kami ini harus lebih banyak lagi dan kalau perlu ada perubahan, anggarannya ditambah untuk program rumah subsidi," pungkas Junaidi.