Proyek Kereta Cepat Cenderung Lambat, Ini Kata Wika

JAKARTA, KOMPAS.com — Pencanangan perdana atau ground breaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah dilangsungkan sejak awal tahun 2016. Namun, hingga saat ini, belum terlihat adanya perkembangan yang berarti di lapangan.

Direktur Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika, Steve Kosasih, mengaku selama ini proses pinjaman dari China memang membutuhkan waktu.

"Persyaratan (pinjaman) jadi banyak sekali. Sebab, mereka (China) enggak minta jaminan sama kita," ujar Steve saat jumpa pers di Gedung Wika, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Ia menjelaskan, China Development Bank (CDB) memberikan pengecualian besar kepada PT Kereta Cepat Indonesia-China dalam hal pinjaman untuk pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kepada KCIC, CDB memberikan pinjaman lunak dengan tenor pengembalian berjangka waktu yang panjang sekali.

Menggunakan mata uang dollar Amerika Serikat, bunga yang dibebankan kepada KCIC sebesar 2 persen flat selama 40 tahun.

"Itu rendah sekali. Ditambah lagi, 10 tahun kita enggak perlu bayar pokok. Dengan kata lain, bank (CDB) itu enggak ambil untung," sebut Steve.

Ia menuturkan, hal tersebut sangat menguntungkan bagi Indonesia. Namun, dengan kelonggaran tersebut, ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh China.

Akibatnya, persyaratan yang dibebankan kepada KCIC menjadi lebih banyak dan membutuhkan waktu untuk pemenuhannya.

Porsi kepemilikan saham PT KCIC sendiri sebesar 40 persen China dan 60 persen Indonesia.

Kepemilikan saham Indonesia tergabung dalam konsorsium empat badan usaha milik negara, yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PTPN VIII (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Komposisi penyertaan saham pada PSBI masing-masing Wijaya Karya 38 persen, KAI dan PTPN VIII sebesar 25 persen, dan Jasa Marga sebesar 12 persen.