Penambahan Lahan "Overpass" Hambat Konstruksi Tol Solo-Ngawi

SOLO, KOMPAS.com - Kendati menunjukkan progres positif, pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono ruas Solo-Ngawi sedikit mengalami keterlambatan dari jadwal seharusnya.

Keterlambatan penyelesaian pembebasan lahan membuat konstruksi jalan tol diakui PT Solo Ngawi Jaya (SNJ) selaku badan usaha jalan tol (BUJT) kasip.

Hingga 9 Desember 2016, perkembangan pembangunan Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi paket I (Karanganyar-Mantingan) sepanjang 35,15 kilometer yang dibangun PT SNJ konstruksinya sudah mencapai 69,95 persen dengan lahan terbebas sebesar 91,4 persen.

Sedangkan untuk paket II (Mantingan-Ngawi) dengan panjang 34,2 kilometer konstruksinya baru 39,17 persen dengan pembebasan lahan 91,7 persen.

Untuk paket satu mestinya April 2017 selesai konstruksi dengan catatan pembebasan lahan selesai akhir November atau Desember.

"Tetapi nyatanya sekarang masih terkendala, sementara paket dua masih ada 30 bidang lahan yang belum bebas di jalur utamanya," jelas Direktur Utama PT SNJ David Wijayatno, di Kantor PT SNJ Solo, Jumat (16/12/2016).

David menambahkan, pada dasarnya untuk paket satu ditargetkan bisa beroperasi penuh pada Lebaran 2017, tetapi karena membutuhkan lahan tambahan, mau tak mau hal itu mesti mundur.

Saat ini lahan yang dibutuhkan bertambah lantaran adanya revisi terkait kelandaian overpass atau perlintasan yang tadinya 10 persen dari total jalan menjadi lima persen.

Lahan jalan utama paket satu, diakui David, sudah tak ada masalah walaupun ada TKD yang masih diurus, tapi membutuhkan lahan tambahan untuk overpass. 

"Perlintasan antar-desa yang melewati jalan tol karena pada desain dasar kelandaiannya boleh sampai 10 persen sekarang ketentuan pemerintah hanya maksimal lima persen," jelas David.

Kontributor Surakarta, M Wismabrata Perlintasan di Jalan Tol Solo Kertosono (Soker) di Sragen, Jawa Tengah

Penambahan lahan akibat revisi kelandaian overpass adalah sebesar 56 hektar. David menyatakan, jika bisa rampung pada Februari 2017, pengoperasian penuh paket satu hingga Sragen bisa dilakukan pada Juni 2017.

"Kalau nggak selesai Februari kami nggak sanggup untuk operasi penuh pada Juni 2017," imbuhnya.

Sementara itu untuk paket dua, sebanyak 30 bidang atau sekitar 2 kilometer lahan masih belum bebas. Warga pemilik lahan, dan Kementerian Pertanian belum menyetujui appraisal.

"Kami berharap Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bisa mempercepat pembebasan tanah terutama milik institusi supaya bisa melakukan konstruksinya. Kami harap Januari 2017 sudah rampung semua," tutup David.